Koba, Babel, (ANTARA) - Dandim 0413 Bangka Letkol Riski Budiarto mengimbau masyarakat tidak terpancing oleh berita bohong atau "hoaks" yang banyak tersiar di media sosial, terkait hasil perolehan suara sementara Pemilu Presiden 2019.
"Saya mengimbau masyarakat di daerah ini jangan terpancing hoaks yang berpotensi merusak persatuan. Semua pihak diharapkan menahan diri sembari menunggu keputusan akhir dari pihak KPU," katanya di Koba, Minggu.
Ia menjelaskan, hoaks yang beredar di media sosial tersebut terindikasi sebuah upaya yang cukup masif untuk membelah persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia.
"Kami dari TNI tentu tidak menginginkan itu terjadi, jangan sampai pemilihan umum dapat merusak keutuhan NKRI dan jika itu terjadi akan kami lawan," ujarnya.
Ia menegaskan, pihak TNI dan Polri tidak akan mentolerir dan siap menindak tegas jika ada upaya-upaya untuk mengganggu stabilitas dan keamanan negara.
"Kami sudah berkomitmen, bahkan sudah dideklarasikan bahwa TNI, Polri, dan pemerintah daerah siap melawan segala bentuk upaya yang dilakukan pihak tertentu yang dapat mengancam stabilitas keamanan," ujarnya.
Ia menjelaskan, pihak TNI menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan pemilihan umum kepada lembaga publik yaitu KPU dan Bawaslu.
"Jika dalam pelaksanaannya terjadi konflik yang dapat mengancam stabilitas keamanan, tentu TNI dan Polri berada di depan untuk menangkal dan menindaknya," ujarnya.
"Saya mengimbau masyarakat di daerah ini jangan terpancing hoaks yang berpotensi merusak persatuan. Semua pihak diharapkan menahan diri sembari menunggu keputusan akhir dari pihak KPU," katanya di Koba, Minggu.
Ia menjelaskan, hoaks yang beredar di media sosial tersebut terindikasi sebuah upaya yang cukup masif untuk membelah persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia.
"Kami dari TNI tentu tidak menginginkan itu terjadi, jangan sampai pemilihan umum dapat merusak keutuhan NKRI dan jika itu terjadi akan kami lawan," ujarnya.
Ia menegaskan, pihak TNI dan Polri tidak akan mentolerir dan siap menindak tegas jika ada upaya-upaya untuk mengganggu stabilitas dan keamanan negara.
"Kami sudah berkomitmen, bahkan sudah dideklarasikan bahwa TNI, Polri, dan pemerintah daerah siap melawan segala bentuk upaya yang dilakukan pihak tertentu yang dapat mengancam stabilitas keamanan," ujarnya.
Ia menjelaskan, pihak TNI menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan pemilihan umum kepada lembaga publik yaitu KPU dan Bawaslu.
"Jika dalam pelaksanaannya terjadi konflik yang dapat mengancam stabilitas keamanan, tentu TNI dan Polri berada di depan untuk menangkal dan menindaknya," ujarnya.
Pewarta: Ahmadi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019
