Pemerintah hasil Pemilu 2019 disarankan mengintensifkan pertanian

HMI Padang tuntut pemerintah segera evaluasi pemilu 2019
Seorang petani menggarap sawahnya (FOTO ANTARA/R. Rekotomo)
ketahanan pangan yang kita rapihkan sebetulnya adalah ketahanan pangan dari sisi makro. Artinya adalah kalau dari sisi makro, kemampuan kita untuk menghasilkan suatu produksi yang jauh lebih efektif dan efisien dengan pola pendekatannya intensifikasi
Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Hisar Sirait menyarankan pemerintah hasil Pemilu 2019 melakukan pendekatan intensifikasi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

"Saya melihatnya begini, ketahanan pangan yang kita rapihkan sebetulnya adalah ketahanan pangan dari sisi makro. Artinya adalah kalau dari sisi makro, kemampuan kita untuk menghasilkan suatu produksi yang jauh lebih efektif dan efisien dengan pola pendekatannya intensifikasi," tutur Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie tersebut kepada Antara di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa sulit untuk menciptakan ketahanan pangan saat ini jika masih menggunakan pola pendekatan ekstensifikasi yakni pencetakan jutaan lahan sawah, mengingat pendekatan ini sudah tidak bisa diimplementasikan lagi sekarang karena sudah pernah dilakukan di era pemerintahan SBY.

"Bagi saya sekarang adalah bagaimana Indonesia belajar dari China. China sudah menunjukkan bukti bahwa dengan menggunakan teknologi terutama pada teknologi-teknologi yang rendah, itu adalah jawaban untuk meningkatkan efektivitas produksi lahan-lahan di desa-desa China. Tidak ada salahnya kita berguru kepada mereka," tuturnya.

Hisar juga menambahkan bahwa ketahanan pangan diartikan sebagai upaya untuk menciptakan lebih banyak lagi wirauswasta-wiraswasta di sektor pertanian yang betul-betul menguasai teknologi.

"Intensifikasi hanya akan bisa dilakukan melalui teknologi, kalau tidak maka kita sulit untuk mewujudkan ketahanan pangan. Sekarang generasi millenial ini kenapa tidak mau turun ke desa? kenapa mereka tidak mau terjun ke sektor pertanian? hanya satu jawabannya yaitu produktivitasnya rendah, karena diakibatkan oleh penguasaan teknologi yang rendah," katanya.

Menurut pengamat tersebut, pemerintahan yang akan terpilih nanti perlu menciptakan lebih banyak lagi SMK dan pendidikan vokasi di bidang pertanian karena sektor pertanian bukan lagi bicara tentang bagaimana memproduksi, namun yang paling utama saat ini adalah bagaimana mereka bisa memproduksi dengan penguasaan teknologi.

"Di Thailand sekarang banyak anak-anak muda yang terjun ke sektor pertanian bukan dalam artian menguasai lahannya melainkan menguasai teknologi pengolahan lahannya. Itu yang mereka lakukan sekarang," tuturnya.

Baca juga: Pakar agribisnis: Penyerapan pupuk organik di sektor pertanian rendah

Baca juga: Kadin apresiasi investasi sektor pertanian lebih cepat

Baca juga: Yamaha kembangkan teknologi sektor pertanian dan perikanan


 

Suasana gedung MK saat kedatangan tim hukum BPN

Pewarta:
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2019
Bawaslu: tidak ada pelanggaran berat di Jakarta Barat Sebelumnya

Bawaslu: tidak ada pelanggaran berat di Jakarta Barat

KPU siap hadapi gugatan sengketa Pemilu Prabowo-Sandi di MK Selanjutnya

KPU siap hadapi gugatan sengketa Pemilu Prabowo-Sandi di MK