JK: Aturan soal hitung cepat supaya tidak pengaruhi pilihan

Menyemai benih buat panen politik lima tahun mendatang
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pernyataan pers di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (16/4/2019). (Foto: Fransiska Ninditya)
Tujuannya sederhana, ialah supaya 'quick count' itu tidak mempengaruhi pemilih yang belum memilih. Juga walaupun dua jam tidak mungkin juga (ada hitung cepat) karena penghitungannya akan lama sekali, khususnya pilpres bisa (sampai) tengah malam

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengaturan terkait penyiaran hasil hitung cepat dua jam setelah pemungutan suara bertujuan agar tidak mempengaruhi masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya.

"Tujuannya sederhana, ialah supaya 'quick count' itu tidak mempengaruhi pemilih yang belum memilih. Juga walaupun dua jam tidak mungkin juga (ada hitung cepat) karena penghitungannya akan lama sekali, khususnya pilpres bisa (sampai) tengah malam," kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Apabila hasil hitung cepat dipublikasikan selama masa pemungutan suara, yakni sejak pukul 07.00, maka angka prediksi survei tersebut dapat mempengaruhi masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya.

"Ya namanya saja 'quick count', itu tentu diambil 'sampling' saja. Jadi janga menjadi mempengaruhi pemilih," tegas Wapres.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di pasal 540 melarang setiap orang mengumumkan hasil penghitungan cepat sebelum pukul 15.00 WIB atau dua jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan perkara pengujian aturan hitung cepat tersebut yang diajukan oleh sejumlah stasiun televisi swasta nasional.

MK menilai pasal tersebut tidak dapat dimaknai telah menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi berkenaan dengan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu.

"Hal demikian hanyalah menunda sesaat hak dimaksud demi alasan yang jauh lebih mendasar yaitu melindungi kemurnian suara pemilih," ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.

Penundaan tersebut harus dilaksanakan mengingat beberapa wilayah di Indonesia belum selesai melaksanakan pemungutan suara, karena wilayah Indonesia terbagi dalam tiga zona waktu yaitu: Waktu Indonesia bagian Timur (WIT), Waktu Indonesia bagian Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia bagian Barat (WIB).

Bila hasil penghitungan cepat di wilayah WIT diumumkan sementara wilayah WIB belum selesai melaksanakan pemungutan suara, maka hal ini berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis sekadar ingin menjadi bagian dari pemenang.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
KPU lihat kemungkinan pemilu susulan untuk WNI di Sydney Sebelumnya

KPU lihat kemungkinan pemilu susulan untuk WNI di Sydney

Bawaslu Riau minta pemungutan suara ulang dilakukan transparan Selanjutnya

Bawaslu Riau minta pemungutan suara ulang dilakukan transparan