Gresik, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gresik, Jawa Timur menyebut ada tiga TPS di wilayah itu yang berpotensi terjadi konflik berlatar suku, ras, dan antar golongan (SARA), dari hasil pemetaan ratusan TPS rawan di wilayah setempat.
Anggota Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Gresik, Syafik Jamhari, di Gresik, Selasa, mengatakan, tiga TPS yang berpotensi konflik horizontal berlatar SARA itu ada di dua kecamatan, yakni dua TPS di Kecamatan Dukun dan satu TPS di Kecamatan Driyorejo.
"Dalam temuan kami, terdapat praktik menghina maupun menghasut di antara pemilih," kata dia, kepada wartawan.
Sebelumnya, Bawaslu Gresik membagi pemetaan TPS rawan menjadi beberapa indikator, pertama, TPS yang memiliki Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) jumlahnya sebanyak 479 TPS dan menyebar di seluruh Gresik.
Angka itu, kata dia, paling besar berada di Kecamatan Kebomas dengan jumlah sebanyak 112 TPS, kemudian Kecamatan Gresik sebanyak 63 TPS.
Indikator lain, TPS yang memiliki Daftar Pemilih Khusus, dan hanya ada di dua kecamatan, meliputi Kecamatan Kebomas sebanyak 63 TPS dan Kecamatan Manyar sebanyak 45 TPS.
Kemudian Bawaslu juga mengidentifikasi TPS rawan berdasarkan lokasi, atau yang berdekatan dengan area pendatang dari luar daerah, di antaranya pondok pesantren, kampus, dan rumah sakit.
Ia menyebut, di Kecamatan Gresik terdapat 33 TPS, Kecamatan Menganti 7 TPS, Kecamatan Manyar 3 TPS.
Namun dari angka itu dua kecamatan yang paling besar berdekatan dengan pondok pesantren, antara lain Kecamatan Sangkapura 84 TPS dan Kecamatan Dukun 51 TPS.
Juga, TPS yang didirikan di dekat posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu, yakni terdapat 31 TPS di Kecamatan Gresik kemudian menyusul Kecamatan Driyorejo 7 TPS.
"Karena posko pemenangan biasanya berkumpul banyak relawan tim masing-masing pendukung, sehingga masuk dalam kategori antisipasi rawan," tuturnya.
Untuk mengantisipasi, kata dia, Bawaslu akan mengawasi secara lebih ketat di daerah yang dimaksud dalam indikator TPS rawan, dan meminta pengawas desa dan kecamatan supaya lebih ketat lagi dalam mengawasi.
"Kami mohon untuk pengawas yang di lapangan agar lebih mengoptimalkan lagi fungsi pengawasan,” katanya.
Sebelumnya, untuk pengamanan secara umum Kepolisian Resor Kabupaten Gresik mengerahkan sebanyak 8.168 personel gabungan untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum 2019.
Total personel itu adalah gabungan dari anggota Polres Gresik sebanyak 660 orang, Kodim 0817/Gresik sejumlah 200 orang, dan anggota Perlindungan Masyarakat Pemkab Gresik sebanyak 7.308 orang.
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
