Jakarta (ANTARA) - Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu mengimbau publik untuk tetap tenang menyikapi video surat suara sudah tercoblos di Malaysia.
"Masyarakat Indonesia agar tetap tenang, kondusif, dan tidak terprovokasi serta menjaga stabilitas menjelang hari pemungutan," ujar juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu, Kaka Suminta dalam pernyataan sikap yang diterima di Jakarta, Kamis.
Kaka mengatakan kasus ini dikhawatirkan dapat mempertegas delegitimasi penyelenggara pemilu terhadap pelaksanaan pemungutan suara yang akan dilaksanakan.
Oleh karenanya Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu menyatakan prihatin dan menyesalkan hal ini terjadi. Padahal, kata dia, seharusnya KPU dan Bawaslu dapat mengantisipasi dari awal sehingga tidak terjadi insiden ini.
Koalisi sipil meminta kepada Bawaslu dan aparat terkait untuk segera mengusut dan memastikan kepastian hukum pada kasus tersebut, serta mendesak Komisi Pemelihan Umum (KPU) RI untuk menghentikan seluruh proses pemungutan suara di seluruh Malaysia.
"Kami meminta Bawaslu mengevaluasi dan mengusut tuntas dan menindak tegas pihak- pihak yang bertanggungjawab," kata dia.
Koalisi mendesak KPU untuk mengevaluasi Petugas Pemungutan Luar Negeri Malaysia atas kejadian tersebut serta meminta KPU untuk bertanggungjawab atas insiden tersebut.
Koalisi sipil juga mendesak KPU untuk mengevaluasi dan memperketat kembali seluruh TPS luar negeri, baik yang sudah melaksanakan maupun yang akan melaksanakan.
Pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu mengatasnamakan Yusfitriadi (Democracy and Elektoral Empowerment Partnership), Muhammad Hanif (Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat), Kaka Suminta (Komite Independen Pemantau Pemilu), Kumajaya (lembaga riset sosial dan demokrasi ISD), dan Erik Kurniawan (Sindikasi Pemilu dan Demokrasi).
Baca juga: KPU selidiki keaslian surat suara diduga tercoblos di Malaysia
"Masyarakat Indonesia agar tetap tenang, kondusif, dan tidak terprovokasi serta menjaga stabilitas menjelang hari pemungutan," ujar juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu, Kaka Suminta dalam pernyataan sikap yang diterima di Jakarta, Kamis.
Kaka mengatakan kasus ini dikhawatirkan dapat mempertegas delegitimasi penyelenggara pemilu terhadap pelaksanaan pemungutan suara yang akan dilaksanakan.
Oleh karenanya Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu menyatakan prihatin dan menyesalkan hal ini terjadi. Padahal, kata dia, seharusnya KPU dan Bawaslu dapat mengantisipasi dari awal sehingga tidak terjadi insiden ini.
Koalisi sipil meminta kepada Bawaslu dan aparat terkait untuk segera mengusut dan memastikan kepastian hukum pada kasus tersebut, serta mendesak Komisi Pemelihan Umum (KPU) RI untuk menghentikan seluruh proses pemungutan suara di seluruh Malaysia.
"Kami meminta Bawaslu mengevaluasi dan mengusut tuntas dan menindak tegas pihak- pihak yang bertanggungjawab," kata dia.
Koalisi mendesak KPU untuk mengevaluasi Petugas Pemungutan Luar Negeri Malaysia atas kejadian tersebut serta meminta KPU untuk bertanggungjawab atas insiden tersebut.
Koalisi sipil juga mendesak KPU untuk mengevaluasi dan memperketat kembali seluruh TPS luar negeri, baik yang sudah melaksanakan maupun yang akan melaksanakan.
Pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu mengatasnamakan Yusfitriadi (Democracy and Elektoral Empowerment Partnership), Muhammad Hanif (Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat), Kaka Suminta (Komite Independen Pemantau Pemilu), Kumajaya (lembaga riset sosial dan demokrasi ISD), dan Erik Kurniawan (Sindikasi Pemilu dan Demokrasi).
Baca juga: KPU selidiki keaslian surat suara diduga tercoblos di Malaysia
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019
