Ambon (ANTARA) - Pelaksana harian (Plh) Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir mendorong penyelenggaraan Pemilu pada 17 April 2019 di daerah ini terlaksana aman, lancar, damai serta jujur dan adil (jurdil).
"Saya setelah menerima surat penunjukkan dari Mendagri, Tjahjo Kumolo, menjadi Plh Gubernur Maluku pada 12 Maret 2019, selanjutnya berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU maupun Bawaslu serta pimpinan agama untuk memfasilitasi Pemilu yang aman, lancar, damai serta jurdil," katanya, saat dikonfirmasi dari Ambon, Sabtu.
Hamin yang Sekda Maluku itu mengemukakan, telah berkoordinasi dengan Forkopimda, KPU, Bawaslu serta Bupati/Wali Kota agar menggelar rapat menjelang penyelenggaraan Pemilu dan dijadwalkan di Ambon pada 11 April 2019.
"Kami perlu mendengar persiapan penyelenggaraan Pemilu dari KPU maupun Bawaslu Maluku, termasuk Bupati/Wali Kota terkait tahapan pemilih Presiden - Wapres, DPD maupun DPR-RI daerah pemilihan (dapil) Maluku, DPRD provinsi serta kabupaten/kota," katanya.
Dia mengemukakan, dari pemaparan tersebut, selanjutnya Forkopimda Maluku, terutama Kapolda, Irjen Pol.Royke dan Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Mayjen TNI Marga Taufiq dijadwalkan memaparkan strategisnya stabilitas keamanan menjelang - puncak - setelah Pemilu 2019.
"Pastinya peranan semua komponen bangsa di Maluku didorong untuk menyukseskan Pemilu 2019 dengan masyarakat hendaknya memanfaatkan hak politik guna memutuskan pimpinan Indonesia lima tahun ke depan, termasuk perwakilan di DPR maupun DPD-RI, DPRD provinsi serta kabupaten/kota," ujar Hamin.
Dia juga mengharapkan, para pimpinan partai politik (parpol), Tim Kemenangan Daerah (TKD) pasangan Capres dan Cawapres 01, Badan Pemenangan Daerah (BPD) Capres - Cawapres 02 agar turut memberikan pendidikan politik kepada para pemilih, termasuk menjaga stabilitas keamanan semakin kondusif.
"Kami menginginkan Pemilu di Maluku sukses dengan stabilitas keamanan tetap terkendali, baik menjelang - puncak - paska Pemilu dengan tingkat partisipasi politik pemilih yang semakin baik," tandas Hamin.
1.269.781 pemilih
Ketua KPU Maluku, Samsul Rifan Kubangun mengatakan, setelah melakukan proses perbaikan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) tahap III menjelang pelaksanaan pesta demokrasi pada 17 April 2019, maka jumlah pemilih sebanyak 1.269.781 orang.
"Jumlah ini terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 624.238 dan perempuan 645.543 orang yang tersebar di 11 kabupaten/dan kota," katanya.
Penetapan DPTHP ini sebenarnya bagian dari tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPU RI.
Jumlah pemilih yang awalnya sesuai DPTHP tahap II per Desember 2018 untuk pemilih laki-laki ditetapkan 622.403 dan perempuan 643.631 orang sehingga total pemilihnya 1.266.034 orang.
Dia mengemukakan, DPTHP tahap III ini sudah dilaporkan dan direkapitulasi secara nasional oleh KPU RI.
Dari total 11 kabupaten dan kota di Maluku terdapat 118 kecamatan, 1.231 desa, jumlah TPS yang awalnya pada DPHT II sebanyak 5.514 terjadi penambahan menjadi 5.527 TPS.
Penambahan TPS itu ada di kabupaten Seram Bagian Timur(SBT, satu TPS khusus lembaga pemasyarakatan di kabupaten Maluku Tenggara serta ada beberapa di kabupaten seperti Buru, maupun Kepulauan Tanimbar.
Baca juga: Di Pulau Buru 50 persen surat suara untuk DPRD Maluku rusak
Baca juga: Maluku Utara daerah terawan jelang pemilu
"Saya setelah menerima surat penunjukkan dari Mendagri, Tjahjo Kumolo, menjadi Plh Gubernur Maluku pada 12 Maret 2019, selanjutnya berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU maupun Bawaslu serta pimpinan agama untuk memfasilitasi Pemilu yang aman, lancar, damai serta jurdil," katanya, saat dikonfirmasi dari Ambon, Sabtu.
Hamin yang Sekda Maluku itu mengemukakan, telah berkoordinasi dengan Forkopimda, KPU, Bawaslu serta Bupati/Wali Kota agar menggelar rapat menjelang penyelenggaraan Pemilu dan dijadwalkan di Ambon pada 11 April 2019.
"Kami perlu mendengar persiapan penyelenggaraan Pemilu dari KPU maupun Bawaslu Maluku, termasuk Bupati/Wali Kota terkait tahapan pemilih Presiden - Wapres, DPD maupun DPR-RI daerah pemilihan (dapil) Maluku, DPRD provinsi serta kabupaten/kota," katanya.
Dia mengemukakan, dari pemaparan tersebut, selanjutnya Forkopimda Maluku, terutama Kapolda, Irjen Pol.Royke dan Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Mayjen TNI Marga Taufiq dijadwalkan memaparkan strategisnya stabilitas keamanan menjelang - puncak - setelah Pemilu 2019.
"Pastinya peranan semua komponen bangsa di Maluku didorong untuk menyukseskan Pemilu 2019 dengan masyarakat hendaknya memanfaatkan hak politik guna memutuskan pimpinan Indonesia lima tahun ke depan, termasuk perwakilan di DPR maupun DPD-RI, DPRD provinsi serta kabupaten/kota," ujar Hamin.
Dia juga mengharapkan, para pimpinan partai politik (parpol), Tim Kemenangan Daerah (TKD) pasangan Capres dan Cawapres 01, Badan Pemenangan Daerah (BPD) Capres - Cawapres 02 agar turut memberikan pendidikan politik kepada para pemilih, termasuk menjaga stabilitas keamanan semakin kondusif.
"Kami menginginkan Pemilu di Maluku sukses dengan stabilitas keamanan tetap terkendali, baik menjelang - puncak - paska Pemilu dengan tingkat partisipasi politik pemilih yang semakin baik," tandas Hamin.
1.269.781 pemilih
Ketua KPU Maluku, Samsul Rifan Kubangun mengatakan, setelah melakukan proses perbaikan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) tahap III menjelang pelaksanaan pesta demokrasi pada 17 April 2019, maka jumlah pemilih sebanyak 1.269.781 orang.
"Jumlah ini terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 624.238 dan perempuan 645.543 orang yang tersebar di 11 kabupaten/dan kota," katanya.
Penetapan DPTHP ini sebenarnya bagian dari tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPU RI.
Jumlah pemilih yang awalnya sesuai DPTHP tahap II per Desember 2018 untuk pemilih laki-laki ditetapkan 622.403 dan perempuan 643.631 orang sehingga total pemilihnya 1.266.034 orang.
Dia mengemukakan, DPTHP tahap III ini sudah dilaporkan dan direkapitulasi secara nasional oleh KPU RI.
Dari total 11 kabupaten dan kota di Maluku terdapat 118 kecamatan, 1.231 desa, jumlah TPS yang awalnya pada DPHT II sebanyak 5.514 terjadi penambahan menjadi 5.527 TPS.
Penambahan TPS itu ada di kabupaten Seram Bagian Timur(SBT, satu TPS khusus lembaga pemasyarakatan di kabupaten Maluku Tenggara serta ada beberapa di kabupaten seperti Buru, maupun Kepulauan Tanimbar.
Baca juga: Di Pulau Buru 50 persen surat suara untuk DPRD Maluku rusak
Baca juga: Maluku Utara daerah terawan jelang pemilu
Pewarta: Alex Sariwating
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
