Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur bersama tim Badan Pemenangan Kabupaten Prabowo-Sandi di Tulungagung telah menelusuri dugaan 11 nama warga yang dicurigai masuk daftar pemilih tetap (DPT) fiktif, dan hasilnya dinyatakan nihil.
"Ke-11 nama yang kami lakukan kroscek lapangan bersama KPU memang ada orangnya. Hanya data di KTP dengan di DPT ada yang tidak sinkron," kata Ketua Badan Pemenangan Kabupaten (BPN) Prabowo-Sandi di Tulungagung, Ahmad Muhajir dikonfirmasi melalui telepon, Senin.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, klarifikasi atas laporan dugaan DPT fiktif dilakukan KPU bersama tim badan pemenangan Prabowo-Sandi di tiga daerah di Tulungagung.
Salah satunya, kroscek difokuskan di Desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung dimana ada 10 nama pemilih yang dicurigai fiktif lantaran memiliki data domisili, keterangan tanggal lahir (tanggal, bulan dan tahun kelahiran) identik.
Ada juga beberapa nama pemilih di desa yang sama, jika mengacu data yang tertera di DPT, lahir pada 2011 dan 2014, yang artinya mereka saat ini belum memiliki hak pilih karena belum mencapai usia 17 tahun.
Ada tiga nama yang dalam daftar DPT yang dijadikan sampel BPN Prabowo-Sandi, khusus untuk wilayah Kabupaten Tulungagung, yang berkelahiran di atas 2010.
Tujuh nama lain malah tercatat memiliki keterangan tempat tanggal lahir yang seluruhnya sama atau identik, yakni warga Desa Suruhan Lor, lahir pada 9 Maret 2005 (nomor KTP 350417-090305****).
Sebelas nama yang dicurigai itu juga berada di satu TPS yang sama, yakni tercatat masuk daftar pemilih di TPS 05, Desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung.
"Nama-nama seperti di daftar sampel acak yang kami terima dari (tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi) pusat, orangnya ada. KTP-nya juga ada dengan nama seperti di DPT, tapi keterangan tanggal lahir tidak sama dengan yang tertera di daftar pemilih tetap. Mungkin itu terjadi karena salah input," kata Muhajir.
Komisioner KPU Tulungagung periode 2019-2024, Mustofa membenarkan adanya pengaduan soal dugaan DPT fiktif tersebut.
Namun dia menegaskan masalah itu sudah terkonfirmasi dan dinyatakan selesai setelah dilakukan klarifikasi lapangan dan bertemu langsung dengan nama-nama yang disoal tim BPN/BPK Prabowo-Sandi.
"Saya belum dapat detil resumenya, karena kasus itu yang menangani mas Anam (Khoirul Anam, mantan Komisioner KPU Tulungagung) sebelum purna tugas per 31 Maret kemarin. Tapi yang pasti masalah tersebut sudah clear kok," kata Mustofa dikonfirmasi melalui telepon sebelum acara gladi resik pelantikan komisioner KPU kabupaten/kota periode 2019-2024 di Jakarta.
"Ke-11 nama yang kami lakukan kroscek lapangan bersama KPU memang ada orangnya. Hanya data di KTP dengan di DPT ada yang tidak sinkron," kata Ketua Badan Pemenangan Kabupaten (BPN) Prabowo-Sandi di Tulungagung, Ahmad Muhajir dikonfirmasi melalui telepon, Senin.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, klarifikasi atas laporan dugaan DPT fiktif dilakukan KPU bersama tim badan pemenangan Prabowo-Sandi di tiga daerah di Tulungagung.
Salah satunya, kroscek difokuskan di Desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung dimana ada 10 nama pemilih yang dicurigai fiktif lantaran memiliki data domisili, keterangan tanggal lahir (tanggal, bulan dan tahun kelahiran) identik.
Ada juga beberapa nama pemilih di desa yang sama, jika mengacu data yang tertera di DPT, lahir pada 2011 dan 2014, yang artinya mereka saat ini belum memiliki hak pilih karena belum mencapai usia 17 tahun.
Ada tiga nama yang dalam daftar DPT yang dijadikan sampel BPN Prabowo-Sandi, khusus untuk wilayah Kabupaten Tulungagung, yang berkelahiran di atas 2010.
Tujuh nama lain malah tercatat memiliki keterangan tempat tanggal lahir yang seluruhnya sama atau identik, yakni warga Desa Suruhan Lor, lahir pada 9 Maret 2005 (nomor KTP 350417-090305****).
Sebelas nama yang dicurigai itu juga berada di satu TPS yang sama, yakni tercatat masuk daftar pemilih di TPS 05, Desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung.
"Nama-nama seperti di daftar sampel acak yang kami terima dari (tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi) pusat, orangnya ada. KTP-nya juga ada dengan nama seperti di DPT, tapi keterangan tanggal lahir tidak sama dengan yang tertera di daftar pemilih tetap. Mungkin itu terjadi karena salah input," kata Muhajir.
Komisioner KPU Tulungagung periode 2019-2024, Mustofa membenarkan adanya pengaduan soal dugaan DPT fiktif tersebut.
Namun dia menegaskan masalah itu sudah terkonfirmasi dan dinyatakan selesai setelah dilakukan klarifikasi lapangan dan bertemu langsung dengan nama-nama yang disoal tim BPN/BPK Prabowo-Sandi.
"Saya belum dapat detil resumenya, karena kasus itu yang menangani mas Anam (Khoirul Anam, mantan Komisioner KPU Tulungagung) sebelum purna tugas per 31 Maret kemarin. Tapi yang pasti masalah tersebut sudah clear kok," kata Mustofa dikonfirmasi melalui telepon sebelum acara gladi resik pelantikan komisioner KPU kabupaten/kota periode 2019-2024 di Jakarta.
Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
