Petani Gorontalo didorong belajar ke Jepang

Jadi kita juga akan sinergikan dengan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan."

Makassar (ANTARA) - Petani Gorontalo didorong belajar ke Jepang agar dapat meningkatkan kualitas dan produksi pertaniannya meningkat guna mensejahterakan masyarakat Gorontalo.

"Ini sudah diamanahkan oleh pemerintah agar Gorontalo untuk fokus pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan sektor kehutanan, " kata putra Gorontalo yang juga politisi NasDem Rachmat Gobel dalam keterangan persnya di Makassar, Selasa.

Pengembangan sektor tersebut, lanjut Gobel, dipandang penting guna menggenjot pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran. Karena itu, pihaknya ingin petani di Gorontalo bisa terus berkembang dengan salah satu caranya petani bisa belajar ke Jepang.

Pengiriman petani ke Jepang itu, lanjut calon DPR RI ini, dengan memanfaatkan hubungan Indonesia-Jepang dengan memfasilitasinya sebagai mantan Menteri Perdagangan.

Pasalnya, ungkap Gobel, pihaknya heran karena Gorontalo masih berada di peringkat 5 wilayah miskin di Indonesia. Padahal, pemerintah pusat sudah memberikan perhatian bagus seperti dana desa dan program untuk petani.

"Ini yang ingin kita benahi. Kita punya keinginan membangun Gorontalo, karena selama 17 tahun ini miskin terus. Jadi kita benahi, supaya petani dapat pendapatan lebih baik," katanya.

Selain faktor ekonomi, Gobel juga ingin memperbaiki sistem pendidikan. Menurutnya, guru-guru di Gorontalo harus diperhatikan dan meningkatkan kemampuannya.

"Guru seperti apa yang dibutuhkan untuk pembangunan SDM kita. Jadi bukan hanya murid saja. Tentu ada sertifikasi dan pelatihan serta membangun wawasan lebih luas lagi," tutur mantan menteri perdagangan ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, Gobel akan melibatkan perguruan tinggi setempat untuk sama-sama membuat perencanaan yang bisa dilakukan untuk lima tahun mendatang. Perencanaan itu juga melihat faktor-faktor yang masih menjadi kelemahan serta kekurangan di Gorontalo.

"Jadi kita juga akan sinergikan dengan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan," tuturnya.

Di sisi lain, kata Gobel, membangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah memang menjadi fokus pemerintah. Apalagi di era pemerintahan Jokowi, desa di daerah bukan lagi menjadi objek pembangunan namun harus menjadi subjek pembangunan.

Karena itu, masyarakat diharapkan memiliki gagasan dan inisiatif untuk membangun wilayahnya masing-masing, sesuai dengan potensi lokal yang ada. Dengan belajar dari luar negeri petani akan mendapatkan nilai tambah untuk memajukan daerah.

Sebagai gambaran, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberangkatkan sejumlah kepala desa, pendamping desa, dan penggiat desa untuk melakukan studi banding ke luar negeri. Selain studi banding, mereka juga diminta untuk membaca peluang kerjasama bisnis dengan kepala desa di luar negeri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2019, NTP (NTP Umum) Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 104.21 atau mengalami kenaikan sebesar 0.65 persen bila dibandingkan keadaan bulan Januari 2019 yang tercatat sebesar 103.54.

NTP masing-masing subsektor tercatat sebesar 109.10 untuk Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P), 110.67 untuk Subsektor Hortikultura (NTP-H), 96.10 untuk Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-R), 101.66 untuk Subsektor Peternakan (NTP-T), dan 100.94 untuk Subsektor Perikanan (NTN).

Dari 10 provinsi di Kawasan Timur Indonesia, ada 5 provinsi yang NTP-nya berada di atas 100. NTP tertinggi dicapai oleh Provinsi Sulawesi Barat sebesar 109.15, diikuti Provinsi Gorontalo sebesar 104.21, Sulawesi Selatan sebesar 102.99, kemudian Provinsi Papua Barat sebesar 101.62 persen dan Maluku sebesar 100.88.

Nilai Tukar Petani terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 90.87, kemudian Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 92.87, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 93.72, Provinsi Sulawesi Utara sebesar 95.18, dan Provinsi Maluku Utara sebesar 95.75. NTP nasional sebesar 102.94 mengalami penurunan -0.37 persen dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 103.33.

Pada Februari 2019, terjadi deflasi di daerah perdesaan di Provinsi Gorontalo sebesar -0.04 persen. Deflasi terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada kelompok bahan makanan sebesar -0.33 persen.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Gorontalo pada Februari 2019 sebesar 119.03 atau naik sebesar 0.57 persen dibanding NTUP bulan Januari 2019.