Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menekankan agar seluruh aparat keamanan, pemangku kebijakan, dan komponen masyarakat untuk menetralisir berbagai persoalan yang berpotensi pada kerawanan Pemilu serentak 2019.
"Segera kenali, cari, temukan dan atasi serta netralisir potensi kerawanan agar tidak berkembang dan mengganggu penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019," kata Wiranto saat memimpin Apel Kesiapan TNI, Polri, dan Komponen Bangsa Dalam Rangka Pileg dan Pilpres 2019, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, seluruh aparat keamanan perlu menginventarisir dan berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat di wilayah masing-masing.
"Koordinasi itu sangat penting guna memberikan rasa tenang kepada masyarakat, sehingga nantinya mereka bisa menggunakan hak pilihnya dengan aman," kata Wiranto.
Ia juga menekankan kepada bintara pembina desa (Babinsa) dan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk responsif menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan masifnya penyebaran berita hoaks, termasuk menguatnya politik identitas yang bisa menggerus disintegrasi bangsa.
"Tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu kelancaran pemilu serentak," ujarnya.
Menurut dia, sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.
"Tidak hanya parpol dan masyarakat yang dituntut taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi pihak penyelenggara juga wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang objektif dan transparan," katanya.
Wiranto yang didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian beserta para kepala Staf Angkatan mengakui, masih terdapat ancaman, gangguan, dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran Pemilu 2019.
Penyebaran hoaks dan menguatnya politik identitas dalam ajang Pemilu 2019 merupakan bentuk lain teror kepada masyarakat.
Menurut Wiranto, saat ini Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019, yang merupakan pemetaan daerah rawan yang diprediksi akan timbul dalam pemilu. Kerawanan meliputi sisi penyelenggaraan, keamanan dan ketertiban masyarakat.
"TNI-Polri selalu institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya pemilu serentak, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut, harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai prosedur tetap dan aturan yang berlaku. Tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang mengganggu jalannya pemilu serentak," tegas Wiranto.
Ia menambahkan, momentum pemilu merupakan sarana untuk memilih pemimpin yang bisa memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Pemilu pun tidak boleh dijadikan ajang untuk melempar opini yang justru membenturkan serta menimbulkan konflik antara kubu satu dan lainnya," ucapnya.
Pengamanan pemilu tersebut melibatkan 650 ribu personel TNI-Polri dan komponen bangsa.
"Segera kenali, cari, temukan dan atasi serta netralisir potensi kerawanan agar tidak berkembang dan mengganggu penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019," kata Wiranto saat memimpin Apel Kesiapan TNI, Polri, dan Komponen Bangsa Dalam Rangka Pileg dan Pilpres 2019, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, seluruh aparat keamanan perlu menginventarisir dan berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat di wilayah masing-masing.
"Koordinasi itu sangat penting guna memberikan rasa tenang kepada masyarakat, sehingga nantinya mereka bisa menggunakan hak pilihnya dengan aman," kata Wiranto.
Ia juga menekankan kepada bintara pembina desa (Babinsa) dan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk responsif menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan masifnya penyebaran berita hoaks, termasuk menguatnya politik identitas yang bisa menggerus disintegrasi bangsa.
"Tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu kelancaran pemilu serentak," ujarnya.
Menurut dia, sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.
"Tidak hanya parpol dan masyarakat yang dituntut taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi pihak penyelenggara juga wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang objektif dan transparan," katanya.
Wiranto yang didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian beserta para kepala Staf Angkatan mengakui, masih terdapat ancaman, gangguan, dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran Pemilu 2019.
Penyebaran hoaks dan menguatnya politik identitas dalam ajang Pemilu 2019 merupakan bentuk lain teror kepada masyarakat.
Menurut Wiranto, saat ini Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019, yang merupakan pemetaan daerah rawan yang diprediksi akan timbul dalam pemilu. Kerawanan meliputi sisi penyelenggaraan, keamanan dan ketertiban masyarakat.
"TNI-Polri selalu institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya pemilu serentak, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut, harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai prosedur tetap dan aturan yang berlaku. Tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang mengganggu jalannya pemilu serentak," tegas Wiranto.
Ia menambahkan, momentum pemilu merupakan sarana untuk memilih pemimpin yang bisa memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Pemilu pun tidak boleh dijadikan ajang untuk melempar opini yang justru membenturkan serta menimbulkan konflik antara kubu satu dan lainnya," ucapnya.
Pengamanan pemilu tersebut melibatkan 650 ribu personel TNI-Polri dan komponen bangsa.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
