Pamekasan (ANTARA) - Ulama dari Aliansi Ulama Madura (AUMA), mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Jawa Timur, Senin mendukung pelaksanaan pemilu damai, jujur, adil dan berkualitas.
Juru bicara AUMA KH Fudhali M Ruham menjelaskan, para ulama berkepentingan mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil dan transparan, agar pemilu sesuai dengan harapan.
"Untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan sesuai dengan harapan semua pihak, maka netralitas aparat sangat penting," kata Kiai Fudhali.
Maka, sambung dia, KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu perlu memperhatikan dan mempersempit ruang gerak oknum aparatur sipil negara yang berpihak pada pasangan calon tertentu.
"Selain mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur, transparan, kedatangan kami ke KPU Pamekasan ini juga menggugah para anggota komisioner KPU agar netral," katanya, menjelaskan.
Ketua KPU Kabupaten Pamekasan Moh Hamzah mengapresiasi niat baik para ulama yang tergabung dalam organisasi AUMA itu.
"Kami berterima kasih atas perhatian ulama, dan dengan adanya peran aktif para ulama ini, kami yakin, pelaksanaan pemilu di Pamekasan akan lebih baik lagi," kata Hamzah.
Hamzah menjelaskan, selain menyampaikan dukungan, para ulama itu juga menyampaikan nasihat kepada para penyelenggara pemilu, agar bertugas secara profesional dan netral.
"Dalam pertemuan tadi, telah kami sampaikan bahwa netralitas petugas penyelenggara adalah keharusan. Jika ditemukan ada petugas yang berpihak, maka sanksinya adalah pemecatan," katanya, menjelaskan.
Selain mendatangi KPU Pamekasan, para ulama AUMA ini juga mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan dengan tuntutan yang sama.
Ketua Bawaslu Abdullah Saidi menyatakan, peran aktif ulama akan sangat membantu dalam meningkatkan pengawasan di lapangan.
"Dengan dukungan ulama, maka peran pengawasan partisipatif akan lebih aktif nantinya," kata Saidi.
Pemilu 17 April 2019 di Kabupaten Pamekasan akan digelar di 3.133 tempat pemungutan suara (TPS) di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan.
Juru bicara AUMA KH Fudhali M Ruham menjelaskan, para ulama berkepentingan mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil dan transparan, agar pemilu sesuai dengan harapan.
"Untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan sesuai dengan harapan semua pihak, maka netralitas aparat sangat penting," kata Kiai Fudhali.
Maka, sambung dia, KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu perlu memperhatikan dan mempersempit ruang gerak oknum aparatur sipil negara yang berpihak pada pasangan calon tertentu.
"Selain mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur, transparan, kedatangan kami ke KPU Pamekasan ini juga menggugah para anggota komisioner KPU agar netral," katanya, menjelaskan.
Ketua KPU Kabupaten Pamekasan Moh Hamzah mengapresiasi niat baik para ulama yang tergabung dalam organisasi AUMA itu.
"Kami berterima kasih atas perhatian ulama, dan dengan adanya peran aktif para ulama ini, kami yakin, pelaksanaan pemilu di Pamekasan akan lebih baik lagi," kata Hamzah.
Hamzah menjelaskan, selain menyampaikan dukungan, para ulama itu juga menyampaikan nasihat kepada para penyelenggara pemilu, agar bertugas secara profesional dan netral.
"Dalam pertemuan tadi, telah kami sampaikan bahwa netralitas petugas penyelenggara adalah keharusan. Jika ditemukan ada petugas yang berpihak, maka sanksinya adalah pemecatan," katanya, menjelaskan.
Selain mendatangi KPU Pamekasan, para ulama AUMA ini juga mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan dengan tuntutan yang sama.
Ketua Bawaslu Abdullah Saidi menyatakan, peran aktif ulama akan sangat membantu dalam meningkatkan pengawasan di lapangan.
"Dengan dukungan ulama, maka peran pengawasan partisipatif akan lebih aktif nantinya," kata Saidi.
Pemilu 17 April 2019 di Kabupaten Pamekasan akan digelar di 3.133 tempat pemungutan suara (TPS) di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan.
Pewarta: Abd Aziz
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
