Pengamat: Penangkapan Rommy berpengaruh pada Pemilu 2019

Kalau pengaruh dalam pemilu legislatif sangat berpotensi, sebab kemungkinan akan dijauhi oleh pemilih yang masih ragu memilih partai politik.

Surabaya (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menilai, penangkapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berpengaruh pada Pemilihan Umum 2019.

"Kalau pengaruh dalam pemilu legislatif sangat berpotensi, sebab kemungkinan akan dijauhi oleh pemilih yang masih ragu memilih partai politik," ujarnya, ketika dikonfirmasi melalui ponselnya dari Surabaya, Jumat.

Tim KPK mengonfirmasi telah melakukan penangkapan lima orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) termasuk Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy.

Ketua Fraksi PPP di DPR itu, ditangkap dalam OTT pada Jumat pagi, di Surabaya, kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim.

Selain Rommy, KPK juga menangkap lima orang lainnya yaitu 2-3 orang pejabat Kementerian Agama, satu orang staf penyelenggara negara, dan satu orang dari swasta.

KPK menduga Rommy terlibat kasus pengisian jabatan di Kementerian Agama, dan dalam OTT tersebut juga disita sejumlah uang dalam pecahan rupiah.

Menurut Suko Widodo, saat masyarakat bingung maupun berlebih menerima informasi tentang politik, maka kasus ini menjadi sangat penting sebagai rujukan dalam menentukan pilihan.

Kendati demikian, kata dia, dijauhi partai berlambang Kakbah tersebut tidak akan terjadi jika internal partai bisa menyikapinya, seperti yang dilakukan Partai Golkar ketika Ketua Umum Setya Novanto tersandung kasus di KPK.

"Pada kasus yang menimpa Golkar dulu cepat teratasi karena organisasi mengambil tindakan dengan segera mengganti posisi ketua umum. Tapi, tetap butuh waktu untuk kembali meyakinkan publik," kata Sukowi, sapaan akrabnya.

Sedangkan, terkait pengaruh suara pasangan calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin akibat penangkapan Rommy, akademisi bergelar doktor komunikasi politik tersebut menilainya tak akan terjadi karena hanya menjadi bagian dari salah satu partai koalisi.