Jakarta (ANTARA) - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menilai KPU seharusnya memberikan keleluasaan kepada kandidat calon wakil presiden menyampaikan ide dan gagasannya di debat ketiga yang mengambil tema pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan.
"Perbaikan format debat belum telat, KPU harus terbuka kepada para calon, tidak perlu diatur dengan membuat kisi-kisi karena debat Pilpres bukan cerdas-cermat," kata Eriko dalam diskusi bertajuk "Menakar Efektifitas Debat Capres dalam Meraih Suara" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia menilai inti dari debat adalah bagaimana masyarakat mengetahui luar dan dalam terkait ide dan gagasan para calon.
Karena itu menurut dia, masyarakat ingin tahu kalau kandidat ditanya, bagaimana mereka meresponnya dan menjawab dengan cepat serta fokus pada pertanyaan yang disampaikan.
"Hal seperti ini yang penting harus dilihat masyarakat terkait kualitas pemimpin kalau nanti ada situasi yang sangat krusial, apa tindakannya," ujar Eriko.
Dia mengatakan, seharusnya biarkan masyarakat yang bertanya, dan KPU seharusnya membuat mekanisme tersebut misalnya dari 100 pertanyaan yang masuk, dipilih beberapa yang harus disampaikan.
Pengamat politik dari CSIS, Arya Fernandez dalam diskusi tersebut mengatakan ekspektasi orang menonton debat pertama dan kedua sangat tinggi yaitu 50-55 persen jumlah penduduk Indonesia.
Namun dia menyayangkan tidak dipenuhi dengan kualitas debat yang menarik yaitu terlihat dari survei yang dilakukan pihaknya bahwa pengaruh debat sangat kecil mempengaruhi pilihan para pemilih.
"Idealnya debat menjadi referensi utama untuk pemilih mantap memilih karena masyarakat berharap para kandidat dan tim sukses memiliki konsen yang sama untuk kualitas debat," katanya.
Menurut dia, debat sangat penting karena masyarakat sebagai pemilih jenuh dengan waktu kampanye yang panjang, tidak ada inovasi dan partisipasi publik relatif menurun.
Karena itu menurut dia, kalau debat tidak menghadirkan sesuatu yang baru maka akan mempengaruhi partisipasi pemilih.
Baca juga: AS Hikam sarankan KPU jadwal debat dilakukan secara efektif
Baca juga: Pengamat sarankan Ma'ruf lepaskan "jaket ulama" agar debat adil
Baca juga: Fahri: KPU jangan reduksi gagasan capres-cawapres dalam debat
"Perbaikan format debat belum telat, KPU harus terbuka kepada para calon, tidak perlu diatur dengan membuat kisi-kisi karena debat Pilpres bukan cerdas-cermat," kata Eriko dalam diskusi bertajuk "Menakar Efektifitas Debat Capres dalam Meraih Suara" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia menilai inti dari debat adalah bagaimana masyarakat mengetahui luar dan dalam terkait ide dan gagasan para calon.
Karena itu menurut dia, masyarakat ingin tahu kalau kandidat ditanya, bagaimana mereka meresponnya dan menjawab dengan cepat serta fokus pada pertanyaan yang disampaikan.
"Hal seperti ini yang penting harus dilihat masyarakat terkait kualitas pemimpin kalau nanti ada situasi yang sangat krusial, apa tindakannya," ujar Eriko.
Dia mengatakan, seharusnya biarkan masyarakat yang bertanya, dan KPU seharusnya membuat mekanisme tersebut misalnya dari 100 pertanyaan yang masuk, dipilih beberapa yang harus disampaikan.
Pengamat politik dari CSIS, Arya Fernandez dalam diskusi tersebut mengatakan ekspektasi orang menonton debat pertama dan kedua sangat tinggi yaitu 50-55 persen jumlah penduduk Indonesia.
Namun dia menyayangkan tidak dipenuhi dengan kualitas debat yang menarik yaitu terlihat dari survei yang dilakukan pihaknya bahwa pengaruh debat sangat kecil mempengaruhi pilihan para pemilih.
"Idealnya debat menjadi referensi utama untuk pemilih mantap memilih karena masyarakat berharap para kandidat dan tim sukses memiliki konsen yang sama untuk kualitas debat," katanya.
Menurut dia, debat sangat penting karena masyarakat sebagai pemilih jenuh dengan waktu kampanye yang panjang, tidak ada inovasi dan partisipasi publik relatif menurun.
Karena itu menurut dia, kalau debat tidak menghadirkan sesuatu yang baru maka akan mempengaruhi partisipasi pemilih.
Baca juga: AS Hikam sarankan KPU jadwal debat dilakukan secara efektif
Baca juga: Pengamat sarankan Ma'ruf lepaskan "jaket ulama" agar debat adil
Baca juga: Fahri: KPU jangan reduksi gagasan capres-cawapres dalam debat
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
