BPN Prabowo-Sandi sebut politik uang rusak tatanan pemerintahan ke depan

Politik uang bukan masalah memperoleh suara sehingga menduduki kekuasaan, tapi berdampak buruk pada tatanan pemerintahan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan, menyebutkan bahwa politik uang dalam pesta demokrasI, Pilpres 2019 akan merusak tatanan pemerintahan ke depan.

"Politik uang bukan masalah memperoleh suara sehingga menduduki kekuasaan, tapi berdampak buruk pada tatanan pemerintahan," kata Ferry dalam diskusi mingguan bertema "Tolak Money Politics", di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa.

Kerusakannya adalah kerusakan materialistik, dimana kekuasan yang bisa dibeli maka kemudian itu akan menghadirkan kekuasaan yang juga bisa dibeli nantinya.

"Jadi kekuasaan tidak berorientasi untuk memakmurkan dan menyejahterakan. Harusnya kekuasaan untuk sejahterakan masyarakat, tapi ke politik," katanya.

Menurut dia, penyelenggaraan pemilu adalah peristiwa meningkatkan peradaban bangsa.

"Maka kita komitmen menolak money politics. Kekuasan yang diraih hasil pemilu itu membawa kebaikan? Tidak. Karena dikatakan saya bisa membeli kekuasaan," ujar Ferry.

Ferry menjelaskan bahwa politik uang juga sangat berbahaya dalam proses demokrasi, apalagi pada pemilu. Oleh karena itu, dia meminta relawan Prabowo-Sandi tolak hal itu dengan segala cara.

"Karena kita ingin menyelamatkan bangsa ini. Apa jadinya bangsa dipimpin oleh hasil money politics? Tidak dihormati bangsa lain, tidak ada kata negara berdaulat," jelasnya.

Relawan BPN, tambah Ferry, akan memantau setiap tempat pemungutan suara sejak pagi hari. Kalau pun ada yang membagi-bagi hadiah atau barang, dia mengimbau agar hal diterima saja, dengan catatan.

"Anggap hadiah itu sebagai pemberian dari negara. Akan tetapi keyakinan tetap pada pasangan peserta pilpres nomor urut 02, yaitu Prabowo-Sandi," katanya.