Taanjungpinang (ANTARA) - Bupati Bintan, Apri Sujadi dan Bupati Natuna, Hamid Rizal mendukung pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma`ruf, padahal kedua pejabat itu berasal dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional.
Pengamat politik, Bismar Aryanto, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Sabtu, mengatakan, fenomena fungsionaris partai di daerah tidak sejalan dengan keputusan pengurus pusat mulai biasa terjadi sejak era reformasi.
"Ini terjadi karena kekacauan sistem perpolitikan di dalam tubuh partai politik. Ketidaktegasan pengurus pusat melahirkan putusan yang tidak dijalankan di daerah," katanya, yang juga dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
Apri Sujadi bukan hanya sebagai seorang bupati, melainkan juga Ketua DPD Partai Demokrat Kepri. Hamid Rizal juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kepri.
Menurut Bismar, keputusan partai semestinya dijalankan dari pusat hingga daerah. Hal itu disebabkan dewan pimpinan pusat partai mengambil keputusan berdasarkan aspirasi atau keinginan bersama.
Perbedaan sikap antara pengurus pusat dengan daerah, disebabkan kepentingan yang cenderung pragmatis.
"Pasti ada alasan kenapa pimpinan kedua partai di Kepri berbeda haluan dengan keputusan pusat. Jika yang menang pada Pemilu 2019 itu 01, tentu tidak ada masalah. Tetapi kalau yang menang kubu 02, kemungkinan ada konsekwensinya," ucapnya.
Kekacauan sistem politik juga terjadi di tubuh Partai Gerindra pada Pilkada Jawa Timur. Partai yang menyatakan oposisi pemerintah ini, justru berkoalisi dengan PDIP mengusung Khofifah-Emil.
"Saya pikir sudah saatnya sistem perpolitikan di Indonesia diperbaiki, salah satunya sebagai upaya memberi pendidikan politik kepada masyarakat," tuturnya.
Video Bupati Apri Sujadi dan Bupati Hamid Rizal yang mendukung Jokowi-Ma`ruf beredar luas di media sosial. Apri dan Hamid sama-sama menggunakan jabatannya mendukung pasangan Jokowi-Ma`ruf.
"Itu ranahnya Bawaslu untuk menyelidikinya, apakah ada pelanggaran kampanye atau tidak," ujar Bismar.
Pilpres 2019 diikuti pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma`ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno.
Pengamat politik, Bismar Aryanto, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Sabtu, mengatakan, fenomena fungsionaris partai di daerah tidak sejalan dengan keputusan pengurus pusat mulai biasa terjadi sejak era reformasi.
"Ini terjadi karena kekacauan sistem perpolitikan di dalam tubuh partai politik. Ketidaktegasan pengurus pusat melahirkan putusan yang tidak dijalankan di daerah," katanya, yang juga dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
Apri Sujadi bukan hanya sebagai seorang bupati, melainkan juga Ketua DPD Partai Demokrat Kepri. Hamid Rizal juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kepri.
Menurut Bismar, keputusan partai semestinya dijalankan dari pusat hingga daerah. Hal itu disebabkan dewan pimpinan pusat partai mengambil keputusan berdasarkan aspirasi atau keinginan bersama.
Perbedaan sikap antara pengurus pusat dengan daerah, disebabkan kepentingan yang cenderung pragmatis.
"Pasti ada alasan kenapa pimpinan kedua partai di Kepri berbeda haluan dengan keputusan pusat. Jika yang menang pada Pemilu 2019 itu 01, tentu tidak ada masalah. Tetapi kalau yang menang kubu 02, kemungkinan ada konsekwensinya," ucapnya.
Kekacauan sistem politik juga terjadi di tubuh Partai Gerindra pada Pilkada Jawa Timur. Partai yang menyatakan oposisi pemerintah ini, justru berkoalisi dengan PDIP mengusung Khofifah-Emil.
"Saya pikir sudah saatnya sistem perpolitikan di Indonesia diperbaiki, salah satunya sebagai upaya memberi pendidikan politik kepada masyarakat," tuturnya.
Video Bupati Apri Sujadi dan Bupati Hamid Rizal yang mendukung Jokowi-Ma`ruf beredar luas di media sosial. Apri dan Hamid sama-sama menggunakan jabatannya mendukung pasangan Jokowi-Ma`ruf.
"Itu ranahnya Bawaslu untuk menyelidikinya, apakah ada pelanggaran kampanye atau tidak," ujar Bismar.
Pilpres 2019 diikuti pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma`ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno.
Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
