Manokwari (ANTARA) - Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menggelar simulasi pencoblosan pemilihan umum di Manokwari, Sabtu.
Ketua KPU Papua Barat Amus Atkana di sela kegiatan tersebut mengatakan, simulasi ini bertujuan untuk mendeteksi potensi kerawanan di tempat pemungutan suara (TPS).
Sejumlah adegan diperankan untuk mengenal ancaman yang mungkin muncul saat pencoblosan berlangsung.
"Pemilih membutuhkan waktu sekitar empat menit selama berada di bilik suara dengan jumlah surat suara yang begitu banyak dari capres, DPR-RI, DPD, DPRD provinsi dan dan DPRD kabupaten/kota," kata Amus.
Ia optimistis, masyarakat tidak akan kesulitan untuk melakukan pencoblosan, termasuk penyandang disabilitas dan buta aksara. Bagi pemilih khusus, panitia pemungutan suara (PPS) menyiapkan pendamping.
Secara keseluruhan, pada simulasi ini terdapat 11 adegan yang diperagakan. Selain proses pencoblosan bagi penyandang disabilitas dan buta aksara, pihaknya juga memperagakan sejumlah kasus yang berpotensi terjadi pada pemilu ini.
"Seperti pemilih yang sudah mencoblos di TPS lain tapi mencoba untuk mencoblos lagi, juga pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap tapi dia terbukti sebagai warga setempat," ujarnya.
Adegan lain yang diperagakan, yakni terkait keputusan KPPS dalam menyikapi surat suara sisa.
Atkana menegaskan, surat suara sisa tidak boleh dibagi kepada saksi para peserta pemilu, tapi harus dikembalikan kepada KPU agar tidak dimanfaatkan untuk praktik kecurangan.
Melalui simulasi ini, lanjut Amus, Polda ingin memperoleh gambaran tentang hal-hal yang mungkin terjadi di TPS, sebagai upaya Polri dalam melakukan pengamanan pemilu.
Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja pada kesempatan itu mengatakan, hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah alur distribusi logistik pemilu. Aksesibitas transportasi di sejumlah daerah masih terganggu dan membutuhkan perhatian dari instansi terkait.
"Seperti ruas jalan Manokwari-Bintuni, ada satu titik yang kondisinya rusak parah. Tiga hari lalu mobil pengangkut surat suara dari Manokwari menuju Bintuni terkendala di situ," kata Kapolda.
Pada simulasi ini, Kapolda pun mengajak seluruh Kapolres untuk menyaksikan seluruh proses dan dinamika selama di TPS yang diperagakan pada kegiatan tersebut.
Kapolda berharap, seluruh personil pengamanan sigap dalam mencegah kerawanan.
Baca juga: 513 daerah rawan politik uang
Baca juga: KPU pelajari kerawanan Pemilu 2019 di DIY
Baca juga: Semua kecamatan di Labuhanbatu Utara memiliki potensi rawan pemilu
Ketua KPU Papua Barat Amus Atkana di sela kegiatan tersebut mengatakan, simulasi ini bertujuan untuk mendeteksi potensi kerawanan di tempat pemungutan suara (TPS).
Sejumlah adegan diperankan untuk mengenal ancaman yang mungkin muncul saat pencoblosan berlangsung.
"Pemilih membutuhkan waktu sekitar empat menit selama berada di bilik suara dengan jumlah surat suara yang begitu banyak dari capres, DPR-RI, DPD, DPRD provinsi dan dan DPRD kabupaten/kota," kata Amus.
Ia optimistis, masyarakat tidak akan kesulitan untuk melakukan pencoblosan, termasuk penyandang disabilitas dan buta aksara. Bagi pemilih khusus, panitia pemungutan suara (PPS) menyiapkan pendamping.
Secara keseluruhan, pada simulasi ini terdapat 11 adegan yang diperagakan. Selain proses pencoblosan bagi penyandang disabilitas dan buta aksara, pihaknya juga memperagakan sejumlah kasus yang berpotensi terjadi pada pemilu ini.
"Seperti pemilih yang sudah mencoblos di TPS lain tapi mencoba untuk mencoblos lagi, juga pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap tapi dia terbukti sebagai warga setempat," ujarnya.
Adegan lain yang diperagakan, yakni terkait keputusan KPPS dalam menyikapi surat suara sisa.
Atkana menegaskan, surat suara sisa tidak boleh dibagi kepada saksi para peserta pemilu, tapi harus dikembalikan kepada KPU agar tidak dimanfaatkan untuk praktik kecurangan.
Melalui simulasi ini, lanjut Amus, Polda ingin memperoleh gambaran tentang hal-hal yang mungkin terjadi di TPS, sebagai upaya Polri dalam melakukan pengamanan pemilu.
Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja pada kesempatan itu mengatakan, hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah alur distribusi logistik pemilu. Aksesibitas transportasi di sejumlah daerah masih terganggu dan membutuhkan perhatian dari instansi terkait.
"Seperti ruas jalan Manokwari-Bintuni, ada satu titik yang kondisinya rusak parah. Tiga hari lalu mobil pengangkut surat suara dari Manokwari menuju Bintuni terkendala di situ," kata Kapolda.
Pada simulasi ini, Kapolda pun mengajak seluruh Kapolres untuk menyaksikan seluruh proses dan dinamika selama di TPS yang diperagakan pada kegiatan tersebut.
Kapolda berharap, seluruh personil pengamanan sigap dalam mencegah kerawanan.
Baca juga: 513 daerah rawan politik uang
Baca juga: KPU pelajari kerawanan Pemilu 2019 di DIY
Baca juga: Semua kecamatan di Labuhanbatu Utara memiliki potensi rawan pemilu
Pewarta: Toyiban
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
