Tanggamus (ANTARA) - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan Joko Widodo adalah sosok pemimpin yang tak sekadar beretorika dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
"Jokowi tak sekedar memakai jargon 'stop impor', namun mengeluarkan kebijakan yang membuat Indonesia tak tergantung pada impor pangan," kata Hasto saat bertemu dengan kelompok petani dan nelayan dari Kabupaten Tanggamus, di sela Safari Kebangsaan IX menyusuri Provinsi Lampung, Sabtu.
Menurut dia, Jokowi memahami dan melaksanakan apa yang pernah dinyatakan oleh Proklamator RI Bung Karno, bahwa petani adalah penyangga ekonomi Indonesia.
"Jadi berbeda dengan Prabowo yang cuma tahu bicara jargon 'stop impor, stop impor' tanpa jelas apa kebijakannya," jelas Sekjen PDI Perjuangan ini.
Padahal, lanjut dia, yang lebih penting bagaimana punya kebijakan pangan yang tak tergantung dengan impor.
Hasto yang didampingi Ketua DPD PDIP Lampung Sudin dan Pengarah TKD Tanggamus Dewi Handajani menyebutkan, bahwa petani dan nelayan di era pemerintahan Jokowi boleh bermimpi dan punya harapan.
Untuk menangani masalah impor, kata dia, bukan sekedar bicara, Jokowi membangun berbagai infrastruktur pertanian. Dari embung, bendungan, irigasi, meningkatkan kualitas peneliti pertanian, pusat penelitian benih, hingga memberi bantuan alat mesin pertanian.
"Plus satu lagi. Impor tak bisa dihentikan dengan retorika stop impor. Pak Jokowi memberi solusi lewat dana desa serta pembagian lahan. Tak bisa petani makmur kalau elitenya kuasai lahan-lahan besar dimana petani cuma bisa mengolah 0,25 hektare. Jadi stop impor itu tak bisa cuma retorika," paparnya.
Hasto menambahkan, Jokowi adalah pemimpin yang mempraktikkan orientasi pembangunan sektor pangan yang berbeda dengan masa lalu. Jika di masa lalu orientasi kebijakan dari atas, maka kini orientasinya dari bawah.
Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca juga: Hasto sebut Amien Rais berupaya delegitimasi KPU
Baca juga: Hasto Kristiyanto blusukan ke Pasar Pringsewu
"Jokowi tak sekedar memakai jargon 'stop impor', namun mengeluarkan kebijakan yang membuat Indonesia tak tergantung pada impor pangan," kata Hasto saat bertemu dengan kelompok petani dan nelayan dari Kabupaten Tanggamus, di sela Safari Kebangsaan IX menyusuri Provinsi Lampung, Sabtu.
Menurut dia, Jokowi memahami dan melaksanakan apa yang pernah dinyatakan oleh Proklamator RI Bung Karno, bahwa petani adalah penyangga ekonomi Indonesia.
"Jadi berbeda dengan Prabowo yang cuma tahu bicara jargon 'stop impor, stop impor' tanpa jelas apa kebijakannya," jelas Sekjen PDI Perjuangan ini.
Padahal, lanjut dia, yang lebih penting bagaimana punya kebijakan pangan yang tak tergantung dengan impor.
Hasto yang didampingi Ketua DPD PDIP Lampung Sudin dan Pengarah TKD Tanggamus Dewi Handajani menyebutkan, bahwa petani dan nelayan di era pemerintahan Jokowi boleh bermimpi dan punya harapan.
Untuk menangani masalah impor, kata dia, bukan sekedar bicara, Jokowi membangun berbagai infrastruktur pertanian. Dari embung, bendungan, irigasi, meningkatkan kualitas peneliti pertanian, pusat penelitian benih, hingga memberi bantuan alat mesin pertanian.
"Plus satu lagi. Impor tak bisa dihentikan dengan retorika stop impor. Pak Jokowi memberi solusi lewat dana desa serta pembagian lahan. Tak bisa petani makmur kalau elitenya kuasai lahan-lahan besar dimana petani cuma bisa mengolah 0,25 hektare. Jadi stop impor itu tak bisa cuma retorika," paparnya.
Hasto menambahkan, Jokowi adalah pemimpin yang mempraktikkan orientasi pembangunan sektor pangan yang berbeda dengan masa lalu. Jika di masa lalu orientasi kebijakan dari atas, maka kini orientasinya dari bawah.
Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca juga: Hasto sebut Amien Rais berupaya delegitimasi KPU
Baca juga: Hasto Kristiyanto blusukan ke Pasar Pringsewu
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
