Jakarta (ANTARA News) - Anggota MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Daniel Johan, berharap penyelenggara Pemilu dapat cepat mengatasi beredarnya kampanye negatif dan informasi hoaks yang dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih dan membuat keretakan di masyarakat.
"Informasi hoaks, masih ramai sampai saat ini, padahal penyelenggaraan pemilu tidak sampai dua bulan lagi," kata dia, pada diskusi "Empat Pilar: Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat" di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.
Menurut dia, penyelenggara pemilu yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu, yang dibantu polisi, agar bertindak tegas mengatasi penyebaran informasi hoaks, agar pemilu berjalan tertib, damai, dan kondusif.
Wakil ketua Komisi IV DPR yang kembali menjadi caleg untuk DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Barat ini juga menegaskan, agar para caleg dapat menjalankan fungsi dan perannya di masyarakat dengan menolak hoaks. "Jadi, dalam sisa waktu satu setengah bulan ke depan, seluruh elemen masyarakat harus kompak menolak hoaks,” ujarnya.
Sementara itu, ahli komunikasi politik, Lely Arrianie, mengatakan, partisipasi politik masyarakat saat ini sudah bergeser dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. "Saat ini kelompok milenial lebih heboh di media sosial. Bahkan, ada yang sampai bertengkar dan berkelahi, tapi mereka ini tidak berbuat apa-apa saat di TPS,” katanya.
Dalam pandangan Arrianie, partisipasi itu maknanya memilih, sehingga pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tidak dapat disebut berpartisipasi. Namun, banyak pengguna media sosial yang sering meneriakkan dukungan tapi belum tentu memberikan dukungan. "Berdasarkan hasil survei dari lembaga survei, sampai saat ini masih ada undiced voters dan swingsvoter sekitar 20 persen," katanya.
Guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat, menurut Lely, maka partai politik maupun caleg, harus lebih aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat. "Parpol dan caleg harus melakukan pendekatan sampai door to door kepada masyarakat, dengan memberikan pencerahan, khususnya mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya," katanya.
"Informasi hoaks, masih ramai sampai saat ini, padahal penyelenggaraan pemilu tidak sampai dua bulan lagi," kata dia, pada diskusi "Empat Pilar: Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat" di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.
Menurut dia, penyelenggara pemilu yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu, yang dibantu polisi, agar bertindak tegas mengatasi penyebaran informasi hoaks, agar pemilu berjalan tertib, damai, dan kondusif.
Wakil ketua Komisi IV DPR yang kembali menjadi caleg untuk DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Barat ini juga menegaskan, agar para caleg dapat menjalankan fungsi dan perannya di masyarakat dengan menolak hoaks. "Jadi, dalam sisa waktu satu setengah bulan ke depan, seluruh elemen masyarakat harus kompak menolak hoaks,” ujarnya.
Sementara itu, ahli komunikasi politik, Lely Arrianie, mengatakan, partisipasi politik masyarakat saat ini sudah bergeser dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. "Saat ini kelompok milenial lebih heboh di media sosial. Bahkan, ada yang sampai bertengkar dan berkelahi, tapi mereka ini tidak berbuat apa-apa saat di TPS,” katanya.
Dalam pandangan Arrianie, partisipasi itu maknanya memilih, sehingga pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tidak dapat disebut berpartisipasi. Namun, banyak pengguna media sosial yang sering meneriakkan dukungan tapi belum tentu memberikan dukungan. "Berdasarkan hasil survei dari lembaga survei, sampai saat ini masih ada undiced voters dan swingsvoter sekitar 20 persen," katanya.
Guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat, menurut Lely, maka partai politik maupun caleg, harus lebih aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat. "Parpol dan caleg harus melakukan pendekatan sampai door to door kepada masyarakat, dengan memberikan pencerahan, khususnya mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya," katanya.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
