counter

Cawapres Ma'ruf Amin siap hadapi debat

DKPP rehabilitasi ketua KPU - Bawaslu terkait Bupati Mandailing Natal
Cawapres RI Ma'ruf Amin saat bersilaturahmi dengan pengurus NU se-Sulsel, di Makassar, Kamis. (Rangga Jingga)
Makassar (ANTARA News) - Calon Wakil Presiden Ma`ruf Amin mengaku siap mengikuti debat ketiga Pilpres yang direncanakan pada 17 Maret 2019.

Cawapres Ma`ruf Amin di Makassar, Kamis, mengatakan dirinya akan mengikuti apapun keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk rencana menyiapkan konsep baru pada debat ketiga nanti seperti pertanyaan yang diajukan selain dari panelis.

"Kita ikut saja aturan KPU. Bagaimana KPU, seperti apa kata KPU, keputusannya kita ikuti. Kita tidak macam-macam," katanya.

Untuk debat ketiga Pilpres, Maret nanti mengusung sejumlah poin penting diantaranya terkait masalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan.

Khusus debat ketiga nanti, hanya diikuti cawapres kedua kubu yakni Ma`ruf Amin dan Sandiaga Uno.

Untuk rencana debat tersebut, Ia mengaku telah menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma`ruf, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, dan KPU untuk memfinalisasi.

"Jadi kita tidak macam-macam. Untuk debat nanti tidak ada yang perlu dirisaukan," ujarnya usai mengikuti acara silaturrahim dan penguatan Aqidah Ahlusunnah wal Jamaah dan Jam`iyyah Annahdlah yang dihadiri segenap pengurus Syuriyah dan Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan di Aula Kantor PWNU Sulsel di Makassar.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan Capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Ma'ruf Amin siap ikuti mekanisme debat yang diatur KPU RI

Pimpinan MPR kunjungi kediaman Ma'ruf Amin

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Ma'ruf Amin siap ikuti mekanisme debat yang diatur KPU RI Sebelumnya

Ma'ruf Amin siap ikuti mekanisme debat yang diatur KPU RI

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta Selanjutnya

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta