TKN hormati laporan relawan Prabowo ke Bawaslu

Terlihat dari komentar di medsos setelah debat pertama. Ada menyebut bawa contekan, bawa kepekan, Presiden dibilang baca buku Sinchan. Minta debatnya gaya Presiden Amerika. Gaya bebas berdebat. Dikabulkan oleh KPU, eh...lalu bikin isu lain."

Jakarta (ANTARA News) - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menghormati hak hukum relawan capres Prabowo yang melaporkan Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dugaan menyebarkan data-data bohong saat debat kedua.

"Ya kami hormati hak hukumnya untuk melaporkan. Kan sudah dilaporkan juga ke Bawaslu," ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, usai diskusi di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa.

TKN disebutnya juga memilili hak hukum apabila ingin melaporkan hal-hal yang dianggap merupakan pelanggaran aturan kampanye atau aturan pemilu sehingga harus saling menghormati.

Arsul Sani akan mewakili Jokowi apabila dipanggil Bawaslu untuk memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan.

Ia mempersilakan semua pihak mempersoalkan masalah data yang dipaparkan Jokowi dalam debat, tetapi keberatan dengan munculnya tuduhan-tuduhan tidak benar, seperti Jokowi menggunakan alat bantu dengar.

"Terlihat dari komentar di medsos setelah debat pertama. Ada menyebut bawa contekan, bawa kepekan, Presiden dibilang baca buku Sinchan. Minta debatnya gaya Presiden Amerika. Gaya bebas berdebat. Dikabulkan oleh KPU, eh ternyata Pak Jokowi memimpin juga, lalu bikin isu lain," kata politisi PPP itu.

Ia mengingatkan kubu lain tidak menyebarkan isu tidak benar apabila cawapres KH Ma'ruf yang disebutnya ahli debat lebih unggul lagi.

Ada pun kuasa hukum Koalisi Masyarakat Anti Hoaks, Eggy Sudjana, melaporkan Jokowi ke Bawaslu, Selasa, sementara Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon, mengatakan tidak mengetahui terdapat relawan yang melapor.

Namun, Fadli menilai data-data yang disampaikan Jokowi dalam debat tersebut patut dipertanyakan misalnya terkait data kebakaran hutan padahal kenyataannya masih terjadi di era pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Fadli: BPN tidak ambil langkah laporkan Jokowi ke Bawaslu

Baca juga: Jokowi: tak usah debat saja kalau sedikit-sedikit dilaporkan

Baca juga: Jokowi: data debat dari kementerian