Prabowo tanggapi kepemilikan atas ratusan ribu hektar tanah

Ini kata KPU DKI bagi pemilih sebelum ke TPS pada Rabu
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Prabowo Subianto mengakui menguasi ratusan ribu hektare tanah tetapi itu merupakan lahan hak guna usaha (HGU). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. (ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)
Jakarta (ANTARA News) -  Calon presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto menanggapi bahwa kepemilikannya atas ratusan ribu hektare tanah merupakan lahan hak guna usaha (HGU). 

"Tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat itu benar, tapi itu lahan HGU, itu adalah milik negara. Jadi, setiap saat negara bisa ambil kembali," kata Prabowo dalam Debat Capres 2019 Putaran Kedua di Jakarta, Minggu.

"Kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua, tapi daripada jatuh ke orang asing lebih baik saya," lanjut Prabowo.

Pada debat capres itu, capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Prabowo memiliki lahan yang luas sebesar 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan 120.000 hektare di Aceh Tengah. 

"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya," ujarnya.

Joko Widodo melakukan pembagian sertifikat tanah agar rakyat memiliki hak hukum atas tanah dan memberikan pendampingan agar pengelolaan tanah menjadi produktif sehingga dapat meningkatkan ekonomi warga.

Debat capres kedua yang dimoderatori oleh Anisha Dasuki dan Tommy Tjokro itu, mengangkat tema energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan dan sumber daya alam. 

Baca juga: Kepala Bappenas: Debat kedua lebih sentuh masalah substansial
Baca juga: Pengamat: Kedua capres harus evaluasi program perikanan
Baca juga: TKN sebut Jokowi menguasai persoalan bangsa
Pewarta:
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2019
TKN nilai Prabowo tak paham kebijakan infrastruktur "Unicorn" Sebelumnya

TKN nilai Prabowo tak paham kebijakan infrastruktur "Unicorn"

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 Selanjutnya

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024