Surabaya (ANTARA News) - Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) melarang anggota dan pengurusnya golput atau tidak menggunakan hak pilihnya di Pemilihan Umum 2019.
"Jangan ada yang golput pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden," ujar ketua umum DPP IPI KH Zaini Ahmad ditemui di sela pra Rakernas IPI di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, penggunaan hak pilih merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai warga negara yang baik memilih calon pemimpin negeri ini.
Disinggung dukungan IPI di Pemilihan Presiden, ia menyampaikan bahwa secara organisasi tidak mendukung salah satu pasangan calon presiden, yakni Joko Widodo-KH Ma`ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Pilihan diserahkan sepenuhnya pada masing-masing individu karena itu merupakan hak politik dan IPI tak berpolitik praktis," ucapnya.
Kendati demikian, kata dia, organisasi tak mempermasalahkan anggota atau pengurus mendukung salah satu pasangan calon tertentu, asalkan dilakukan individu dan tak membawa nama IPI.
Siapapun Presiden terpilih nantinya, lanjut dia, IPI akan mengawal beragam program pemerintah yang berpihak pada kemajuan umat, sekaligus akan memberi masukan agar pesantren bisa semakin berdaya saing.
Sementara itu, Rakernas IPI digelar 14-16 Februari di Surabaya yang salah satu agendanya adalah evaluasi kepemimpinan Presiden (Joko Widodo).
"Secara umum kepemimpinan Jokowi sudah bagus. Semisal telah menetapkan Hari Santri. Kementerian juga sering bekerja sama dengan pesantren untuk meningkatkan kualitas pesantren," katanya.
Pemilihan Presiden diselenggarakan pada 17 April 2019 dan diikuti dua pasangan calon, yaitu Jokowi-KH Ma`ruf Amin di nomor urut 01, kemudian Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di nomor urut 02.
"Jangan ada yang golput pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden," ujar ketua umum DPP IPI KH Zaini Ahmad ditemui di sela pra Rakernas IPI di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, penggunaan hak pilih merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai warga negara yang baik memilih calon pemimpin negeri ini.
Disinggung dukungan IPI di Pemilihan Presiden, ia menyampaikan bahwa secara organisasi tidak mendukung salah satu pasangan calon presiden, yakni Joko Widodo-KH Ma`ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Pilihan diserahkan sepenuhnya pada masing-masing individu karena itu merupakan hak politik dan IPI tak berpolitik praktis," ucapnya.
Kendati demikian, kata dia, organisasi tak mempermasalahkan anggota atau pengurus mendukung salah satu pasangan calon tertentu, asalkan dilakukan individu dan tak membawa nama IPI.
Siapapun Presiden terpilih nantinya, lanjut dia, IPI akan mengawal beragam program pemerintah yang berpihak pada kemajuan umat, sekaligus akan memberi masukan agar pesantren bisa semakin berdaya saing.
Sementara itu, Rakernas IPI digelar 14-16 Februari di Surabaya yang salah satu agendanya adalah evaluasi kepemimpinan Presiden (Joko Widodo).
"Secara umum kepemimpinan Jokowi sudah bagus. Semisal telah menetapkan Hari Santri. Kementerian juga sering bekerja sama dengan pesantren untuk meningkatkan kualitas pesantren," katanya.
Pemilihan Presiden diselenggarakan pada 17 April 2019 dan diikuti dua pasangan calon, yaitu Jokowi-KH Ma`ruf Amin di nomor urut 01, kemudian Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di nomor urut 02.
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
