pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Pimpinan MPR: Hadapi tahun politik dengan hati dan kepala dingin

Rutan Salemba sudah terima logistik Pemilu 2024
Wakil Ketua MPR Mahyudin (Humas MPR)
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengingatkan agar masyarakat tetap menggunakan hati dan kepala dingin, meski suasana politik terus memanas menjelang pemilu serentak yang akan digelar 17 April 2017 mendatang.

Apalagi menjelang pemilu serentak ini, seluruh anak bangsa harus ekstra hati-hati jangan terpancing provokasi, jangan mau diadu domba terutama hoaks, apalagi berbeda dukungan kadang-kadang mudah panas, katanya dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan di Balikpapan, Selasa.

Sementara itu, Mahyudin dalam kesempatan itu didampingi Anggota DPR/MPR Hetifah Sjaifudian sebagai pemateri sosialisasi empat pilat yang digelar bersama Persatuan Wanita Sulawesi Utara tersebut.

Mahyudin menyampaikan, konflik yang terjadi di Timur Tengah merupakan salah satu contoh nyata beroperasinya hoaks yang mengadu domba masyarakat. Akibatnya masyarakat terpecah belah, sementara negaranya hancur dirundung konflik.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan jangan mau diadu domba.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyudin menegaskan pentingnya masyarakat untuk tetap teguh pendirian, menolak politik uang agar pemilu dapat menghasilkan para pejabat publik yang berkualitas dan antisuap.

Menurut dia, politik uang menjadi sumber korupsi di Indonesia. Apabila para calon pejabat publik sudah berani menyuap masyarakat untuk meraih kedudukan, dipastikan setelah duduk di kursi jabatan juga akan melakukan korupsi.

Korupsi, menurut dia, sudah menjadi penyakit akut yang merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh eksekutif, namun juga legislatif bahkan oleh para penegak hukum (yudikatif).

Banyak kasus yang melibatkan eksekutif dan legislatif, bahkan serombongan anggota DPRD di daerah masuk bui karena korupsi. APBD menjadi sulit untuk di eksekusi. Akibatnya pelayanan terhadap masyarakat menjadi terhambat utamanya untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Bravo Cijantung deklarasikan dukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin Sebelumnya

Bravo Cijantung deklarasikan dukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin

Pakar: Amicus curiae memperkuat keyakinan hakim putuskan PHPU Selanjutnya

Pakar: Amicus curiae memperkuat keyakinan hakim putuskan PHPU