Semarang (ANTARA News) - Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma`ruf Amin berharap ada Menteri Pendidikan Pesantren sehingga pendidikan di pondok-pondok pesantren dapat maju dan berkembang pesat.
"Saya mendukung diberlakukannya Undang-Undang Pondok Pesantren. Saat ini Rancangan Undang-Undang Pondok Pesantren masih dibahas di DPR RI," kata Ma`ruf Amin dalam sambutannya ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Itqon, Tlogosari, Wetan Pedurungan Semarang, Senin.
Hadir pada pertemuan tersebut, pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon KH Ahmad Haris Sodaqoh dan KH Solahuddin Sodaqoh, Rais Suriah PBNU KH Said Asrori, KH Taufiqqurrahman dan Ketua PWNU Jawa Tengah KH Muzammil. Hadir juga Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqowam dan anggota DPR RI Mujib Rohmat.
Menurut KH Ma"ruf Amin, pada pembahasan RUU Pondok Pesantren dimungkinkan untuk membuat aturan pendidikan pondok pesantren berada dalam satu direktorat jenderal tersendiri.
Bahkan, kalau mungkin, kata dia, ada Menteri Pendidikan Pesantren sehingga pendidikan di pondok pesantren dapat maju dan berkembang.
"Kalau ada menteri khusus yang membidangi pendidikan di Pondok pesantren, pondok pesantren akan maju dan berkembang," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Kiai Ma`ruf menyebut anggaran pendidikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekitar 20 persen dari total APBN atau sekitar Rp400 triliun.
Menurut dia, kalau sekitar Rp10 triliun atau sekitar Rp20 triliun dari anggaran tersebut untuk pembangunan dan operasional pendidikan di pondok pesantren, ponpes akan maju dan berkembang.
"Semoga nanti kalau Pak Jokowi terpilih lagi menjadi Presiden pada periode kedua akan ada Menteri Pendidikan Pesantren," kata Ma`ruf Amin.
"Saya mendukung diberlakukannya Undang-Undang Pondok Pesantren. Saat ini Rancangan Undang-Undang Pondok Pesantren masih dibahas di DPR RI," kata Ma`ruf Amin dalam sambutannya ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Itqon, Tlogosari, Wetan Pedurungan Semarang, Senin.
Hadir pada pertemuan tersebut, pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon KH Ahmad Haris Sodaqoh dan KH Solahuddin Sodaqoh, Rais Suriah PBNU KH Said Asrori, KH Taufiqqurrahman dan Ketua PWNU Jawa Tengah KH Muzammil. Hadir juga Wakil Ketua DPD RI Ahmad Muqowam dan anggota DPR RI Mujib Rohmat.
Menurut KH Ma"ruf Amin, pada pembahasan RUU Pondok Pesantren dimungkinkan untuk membuat aturan pendidikan pondok pesantren berada dalam satu direktorat jenderal tersendiri.
Bahkan, kalau mungkin, kata dia, ada Menteri Pendidikan Pesantren sehingga pendidikan di pondok pesantren dapat maju dan berkembang.
"Kalau ada menteri khusus yang membidangi pendidikan di Pondok pesantren, pondok pesantren akan maju dan berkembang," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Kiai Ma`ruf menyebut anggaran pendidikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekitar 20 persen dari total APBN atau sekitar Rp400 triliun.
Menurut dia, kalau sekitar Rp10 triliun atau sekitar Rp20 triliun dari anggaran tersebut untuk pembangunan dan operasional pendidikan di pondok pesantren, ponpes akan maju dan berkembang.
"Semoga nanti kalau Pak Jokowi terpilih lagi menjadi Presiden pada periode kedua akan ada Menteri Pendidikan Pesantren," kata Ma`ruf Amin.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019
