Jakarta, 1/2 (Antara) - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menilai, pernyataan Menteri Kominfo Rudiantara soal gaji pegawai negeri sipil (PNS) menjadi alarm agar para aparat sipil negara (ASN) tidak berpolitik praktis.
Abdul Kadir Karding di Jakarta, Jumat, mengatakan ucapan Rudiantara soal PNS digaji Pemerintah mestinya dipahami dalam beberapa konteks psikologis bahwa beliau yang tidak ingin ASN terlibat politik praktis.
"Bisa dipahami jika beliau bereaksi saat ada PNS di jajarannya yang menyampaikan sikap politik di muka publik," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI ini menilai pernyataan Rudiantara tidak bisa digeneralisir sebagai bentuk tekanan terhadap perbedaan politik. Sebaliknya, kata dia, sikap itu justru menjadi alarm peringatan bagi semua pihak, khususnya pejabat negara, untuk senantiasa menjaga netralitas aparaturnya pada pemilu presiden 2019.
Menurut Karding, pernyataan Rudiantara adalah reaksi spontan dirinya melihat adanya PNS yang dinilai terlibat dalam politik praktis. "Karena itu, upaya menggoreng pernyataan Rudiantara untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi sama sekali tidak beralasan," katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, wajar menyampaikan hal itu, karena sebagai pejabat yang memimpin kementerian, dirinya wajib mengingatkan bawahannya untuk bersikap netral.
Karding menegaskan, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya netralitas pejabat negara, ASN, dan TNI/Polri dalam Pilpres 2019. "Komitmen itu saya tahu betul masih dipegang teguh beliau sampai sekarang," katanya.
Abdul Kadir Karding di Jakarta, Jumat, mengatakan ucapan Rudiantara soal PNS digaji Pemerintah mestinya dipahami dalam beberapa konteks psikologis bahwa beliau yang tidak ingin ASN terlibat politik praktis.
"Bisa dipahami jika beliau bereaksi saat ada PNS di jajarannya yang menyampaikan sikap politik di muka publik," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI ini menilai pernyataan Rudiantara tidak bisa digeneralisir sebagai bentuk tekanan terhadap perbedaan politik. Sebaliknya, kata dia, sikap itu justru menjadi alarm peringatan bagi semua pihak, khususnya pejabat negara, untuk senantiasa menjaga netralitas aparaturnya pada pemilu presiden 2019.
Menurut Karding, pernyataan Rudiantara adalah reaksi spontan dirinya melihat adanya PNS yang dinilai terlibat dalam politik praktis. "Karena itu, upaya menggoreng pernyataan Rudiantara untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi sama sekali tidak beralasan," katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, wajar menyampaikan hal itu, karena sebagai pejabat yang memimpin kementerian, dirinya wajib mengingatkan bawahannya untuk bersikap netral.
Karding menegaskan, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya netralitas pejabat negara, ASN, dan TNI/Polri dalam Pilpres 2019. "Komitmen itu saya tahu betul masih dipegang teguh beliau sampai sekarang," katanya.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019
