Tim kampanye Prabowo-Sandi dinilai sebar hoaks lagi soal utang

Ini kata KPU DKI bagi pemilih sebelum ke TPS pada Rabu
Ace Hasan Syadzili (www.acehasan.com)
Jakarta (ANTARA News) - Tim kampanye Calon Presiden-Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dinilai kembali menebar hoaks dengan menyebut pembayaran utang Indonesia pada 2017 sebesar Rp500 triliun lebih besar dibanding anggaran infrastruktur Rp400 triliun.

Ace Hasan Syadzilly, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, mengatakan  informasi yang disampaikan oleh tim kampanye Prabowo-Sandiaga, Dradjad Wibowo,  itu tidak benar.

Informasi yang benar, menurut Ace, adalah anggaran infrastruktur pada tahun 2018 lebih besar dari pada pembayaran bunga dan cicilan utang.

Angka di tahun 2017 untuk anggaran infrastruktur Rp379.7 triliun, sedangkan anggaran pembayaran cicilan pokok dan bunga tahun 2017 sebesar Rp282.4 triliun.

Begitu juga anggaran infrastruktur tahun 2018 sebesar Rp410,7 triliun,  lebih besar dari cicilan pokok dan bunga tahun 2018 sebesar Rp325.8 triliun.

Pada APBN 2019, anggaran infrastruktur 2019 sebesar Rp415.0 triliun juga konsisten yakni lebih besar dari cicilan pokok dan bunga utang tahun 2019 adalah sebesar Rp367.9 triliun.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa dengan melontarkan informasi hoaks seperti itu, Tim kampanye Prabowo-Sandi ingin menggalang opini publik, bahwa Pemerintah Presiden Jokowi terjebak dalam perangkap utang, sehingga pembayaran utang lebih besar dari anggaran infrastruktur.

"Hoaks seperti  ini jelas pembodohan bagi rakyat," katanya.

Menurut Ace, Dradjad Wibowo sendiri mengakui bahwa secara teori utang Pemerintah masih aman.

"Jadi dia berupaya mengais-ngais isu dengan mendramatisasi soal utang  yakni  menyebutkan pembayaran utang lebih besar dari anggaran infrastruktur," katanya.
Pewarta:
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019
Sandiaga: jangan gunakan hukum sebagai komoditas politik Sebelumnya

Sandiaga: jangan gunakan hukum sebagai komoditas politik

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 Selanjutnya

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024