Basmi koruptor, PKPI sebut Indonesia inginkan pemimpin tegas

Kecil atau besar, itu tetap korupsi dan harus diberantas, bukan didukung

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Angga Busra Lesmana mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas memberantas tindak pidana korupsi seperti yang dilakukan pemerintahan saat ini.

"Kecil atau besar, itu tetap korupsi dan harus diberantas, bukan didukung," kata Lesmana melalui telepon kepada Antara di Jakarta pada Senin.

Menurut dia, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam pidatonya saat debat Pilpres 2019 menggambarkan ketidakpastiannya untuk memberantas korupsi.

Dia menilai Prabowo memberi kesempatan kepada para bekas narapidana koruptor untuk kembali menjadi calon wakil rakyat.

"Prabowo juga tidak jelas visinya tentang pemberantasan korupsi, karena dia bicara kalau korupsinya kecil tidak apa-apa menjadi caleg," tegas Lesmana.

Menurut dia, masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang bersih dari tindak pidana apapun.

Pada saat debat capres Pilpres 2019, capres nomor urut 01 Joko Widodo mengutip data Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menjelaskan beberapa calon legislatif (caleg) dari Partai Gerindra merupakan bekas narapidana kasus korupsi.

"Menurut ICW (Indonesia Corruption Watch), ini menurut ICW loh, partai yang bapak pimpin mencalonkan caleg paling banyak korupsi, berarti nama caleg ini Pak Prabowo yang tanda tangan," kata Jokowi.

Kemudian Prabowo menanggapi kritik itu dengan menjelaskan secara hukum tidak masalah seorang mantan narapidana korupsi menjadi caleg karena kasusnya sudah melalui proses, dan bekas narapidananya telah menjalani hukuman.

"Kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia dianggap masih bisa dan rakyat menghendaki dia karena dia mempunyai kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga enggak seberapa. Begini, kalau curi ayam benar itu salah, tapi kalau merugikan rakyat triliunan rupiah itu saya kira yang harus kita habiskan di Indonesia," demikian Prabowo.

Baca juga: Politikus PDIP: Jokowi "telanjangi" inkonsistensi Prabowo soal korupsi

Baca juga: Jokowi kritik caleg mantan napi korupsi di Gerindra

Baca juga: Prabowo Subianto: Gaji kepala daerah harus besar hindari korupsi