Airlangga Hartarto tidak sepakat dengan pernyataan Prabowo dalam debat

Ini kata KPU DKI bagi pemilih sebelum ke TPS pada Rabu
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ditemui usai debat pasangan capres dan cawapres Pilpres 2019 di Gedung Bidakara, Jakarta pada Kamis malam (17/1). (Bayu Prasetyo)

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyatakan tidak sepakat dengan pernyataan capres Prabowo Subianto dalam debat yang mempersoalkan pejabat penegak hukum yang berasal dari kalangan partai politik. 

"Pejabat berafiliasi partai politik kan semua daerah ada dan ini tidak ada masalah selama yang bersangkutan bekerja secara profesional," ujar Airlangga Hartarto seusai mengikuti debat capres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis. 

Dia mencontohkan, di era sebelumnya politisi Golkar Marzuki Darusman pernah menjabat sebagai Jaksa Agung dan bekerja sangat profesional. 

"Jadi tidak menjadi persoalan," kata Airlangga. 

Sebelumnya dalam debat capres, Prabowo Subianto menyinggung adanya pejabat penegak hukum di era pemerintahan Kabinet Kerja yang berasal dari partai politik, yang tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. 

Menjawab hal tersebut, Jokowi mengatakan tidak boleh ada diskriminasi dalam sebuah jabatan. Yang terpenting kata Jokowi, proses rekruitmen pejabat penegak hukum dilakukan secsra transparan berdasarkan kompetensi, integritas dan kapasitas memimpin. 

Debat capres perdana selesai dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1) malam. Debat diikuti dua pasangan calon dalam Pilpres 2019, nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Debat perdana capres memberi gagasan membangun Indonesia
Pewarta:
Editor: Aris Budiman
Copyright © ANTARA 2019
Yenny Wahid ajak masyarakat pelajari capres-cawapres saling menghormati Sebelumnya

Yenny Wahid ajak masyarakat pelajari capres-cawapres saling menghormati

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 Selanjutnya

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024