pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

KPU tidak masukkan OSO dalam DCT anggota DPD RI

Rutan Salemba sudah terima logistik Pemilu 2024
Arsip: Ketua KPU Arief Budiman (kanan) bersama Anggota KPU Ilham Saputra (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1/2019). Rapat tersebut membahas tentang PKPU, logistik pemilu 2019,dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum RI menyatakan tidak memasukkan nama Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang dalam daftar calon tetap anggota DPD RI. 

"Ya prinsipnya tetap sama keputusan kita kemarin. Bahwa kalau ingin kemudian OSO masuk ke dalam DCT maka harus mengundurkan diri terlebih dahulu," ujar Komisioner KPU RI Ilham Saputra kepada wartawan di Jakarta, Rabu. 

Ilham mengatakan keputusan itu berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah dikaji lembaganya. 

Salah satunya putusan MK yang menyatakan bahwa calon anggota DPD RI bukanlah pengurus partai politik. 

KPU memberikan kesempatan bagi OSO menyerahkan surat pengunduran diri hingga 22 Januari 2019.

Jika tidak menyerahkan, maka OSO tidak akan tercatat sebagai calon anggota DPD RI, dan foto serta namanya tidak akan muncul di surat suara. 

Sebelumnya Bawaslu RI memerintahkan KPU memasukkan nama OSO sebagai daftar calon tetap anggota DPD RI.

Namun jika OSO nantinya terpilih sebagai calon anggota DPD RI, Bawaslu mewajibkan OSO menanggalkan jabatannya di kepengurusan parpol untuk bisa ditetapkan sebagai calon terpilih. 

Baca juga: OSO nilai Bawaslu profesional

Baca juga: Bawaslu: KPU wajib jalankan putusan terkait OSO

 
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
2.000 polisi siap amankan debat perdana capres-cawapres Sebelumnya

2.000 polisi siap amankan debat perdana capres-cawapres

Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten Selanjutnya

Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten