Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI benar-benar teliti memeriksa Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar tidak ada yang ganda.
"Saya justru meminta kepada otoritas penyelenggara pemilu untuk melakukan pengecekan, karena yang saya khawatirkan sekarang adalah bagaimana mengenai DPT," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan DPT selama ini mengalami dua kali hasil perbaikan dan KPU sudah bekerja keras untuk menyisir data-data yang sangat banyak dalam administrasi kependudukan.
Saat ini menurut dia, jangan sampai ada nama ganda, nama manipulatif dan nama invalid yang masuk dalam DPT.
"Itu masih dibuka peluang untuk membersihkan DPT. Saya kira yang sangat rawan adalah persoalan DPT," ujarnya.
Menurut dia, kalau terkait surat suara bisa dicek karena menyangkut fisik namun yang perlu dipastikan adalah sistem Informasi dan Teknologi (IT) KPU yang harus benar-benar bebas dari intervensi.
Fadli yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menilai jangan sampai website KPU diretas seperti yang terjadi ketika Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2018.
"Jadi masih ada waktu sekarang ini untuk memperkuat proteksi IT KPU dengan gunakan ISO 27001 sehingga betul betul terjamin dan tidak bisa diintervensi pihak manapun," katanya.
Baca juga: KPU tetap jamin hak memilih masyarakat yang tidak masuk DPT
"Saya justru meminta kepada otoritas penyelenggara pemilu untuk melakukan pengecekan, karena yang saya khawatirkan sekarang adalah bagaimana mengenai DPT," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan DPT selama ini mengalami dua kali hasil perbaikan dan KPU sudah bekerja keras untuk menyisir data-data yang sangat banyak dalam administrasi kependudukan.
Saat ini menurut dia, jangan sampai ada nama ganda, nama manipulatif dan nama invalid yang masuk dalam DPT.
"Itu masih dibuka peluang untuk membersihkan DPT. Saya kira yang sangat rawan adalah persoalan DPT," ujarnya.
Menurut dia, kalau terkait surat suara bisa dicek karena menyangkut fisik namun yang perlu dipastikan adalah sistem Informasi dan Teknologi (IT) KPU yang harus benar-benar bebas dari intervensi.
Fadli yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menilai jangan sampai website KPU diretas seperti yang terjadi ketika Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2018.
"Jadi masih ada waktu sekarang ini untuk memperkuat proteksi IT KPU dengan gunakan ISO 27001 sehingga betul betul terjamin dan tidak bisa diintervensi pihak manapun," katanya.
Baca juga: KPU tetap jamin hak memilih masyarakat yang tidak masuk DPT
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
