Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal partai politik koalisi Prabowo-Sandiaga mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi masukan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih terdapat persoalan padahal menyakut hak masyarakat dalam memilih.
Dalam keterangan tertulisnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan kedatangan pihaknya tidak terlepas dari masih adanya masalah DPT.
"Jadi kita ke KPU tadi diterima tiga komisioner yakni Viryan, Evi Novida Ginting Manik dan Pramono Ubaid Tanthowi untuk menyampaikan beberapa hal. Karena kita tahu 15 Desember akan datang akan dilakukan penetapan DPT setelah diperbaiki untuk tahap ketiga," kata Muzani di Jakarta, Kamis.
Muzani menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga ingin memastikan kepada KPU jika masyarakat yang sudah memiliki hak pilih masuk dalam DPT.
Menurut dia hal itu penting dilakukan agar hak politik masyarakat yang sudah memiliki hak pilih bisa memberikan suaranya di Pilpres 2019.
"Untuk memastikan 17 April 2019 seluruh warga negara Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya, karena itu kami datang ke KPU untuk memastikan tidak boleh ada satu warga negara pun yang tercecer tidak menggunakan hak pilihnya," ujarnya.
Dia mengatakan, BPN Prabowo-Sandi ingin memastikan nama warga yang sudah memiliki hak pilih di Pemilu 2019 tidak ganda karena DPT ganda bisa menentukan hasil Pemilu 2019.
Kedua menurut dia, untuk memastikan nama tersebut atau nama yang memiliki kepastian memilih tidak terdaftar dua kali, baik di alamat yang sama ataupun berbeda.
"Kami ingin memastikan bahwa nama tersebut adalah nama yang tidak terulang dua kali," katanya.
Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan BPN Prabowo-Sandi juga menanyakan tentang 31 juta data kependudukan belum masuk DPT yang disodorkan Kementerian Dalam Negeri.
"Jadi tadi kita konsentrasi untuk mempertanyakan kembali tentang 31 juta yang tiba-tiba disodorkan oleh Dukcapil.
Menurut dia, pihaknya masih berasumsi, masih ada pertanyaan besar jangan-jangan, apakah ini pintu masuk penggelembungan atau apa, sehingga pihaknya ingin memastikannya.
"Tadi dari jawaban KPU kita sedikit merasa nyaman, karena KPU mencoba ikut menelusuri ini semua," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Muzani dan Priyo, hadir juga Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian.
Baca juga: Gerindra: KPU harus segera benahi persoalan DPT
Baca juga: KIPP minta KPU terbuka dalam perbaikan DPT
Baca juga: KPU akan gelar rapat pleno penetapan DPT perbaikan
Dalam keterangan tertulisnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan kedatangan pihaknya tidak terlepas dari masih adanya masalah DPT.
"Jadi kita ke KPU tadi diterima tiga komisioner yakni Viryan, Evi Novida Ginting Manik dan Pramono Ubaid Tanthowi untuk menyampaikan beberapa hal. Karena kita tahu 15 Desember akan datang akan dilakukan penetapan DPT setelah diperbaiki untuk tahap ketiga," kata Muzani di Jakarta, Kamis.
Muzani menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga ingin memastikan kepada KPU jika masyarakat yang sudah memiliki hak pilih masuk dalam DPT.
Menurut dia hal itu penting dilakukan agar hak politik masyarakat yang sudah memiliki hak pilih bisa memberikan suaranya di Pilpres 2019.
"Untuk memastikan 17 April 2019 seluruh warga negara Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya, karena itu kami datang ke KPU untuk memastikan tidak boleh ada satu warga negara pun yang tercecer tidak menggunakan hak pilihnya," ujarnya.
Dia mengatakan, BPN Prabowo-Sandi ingin memastikan nama warga yang sudah memiliki hak pilih di Pemilu 2019 tidak ganda karena DPT ganda bisa menentukan hasil Pemilu 2019.
Kedua menurut dia, untuk memastikan nama tersebut atau nama yang memiliki kepastian memilih tidak terdaftar dua kali, baik di alamat yang sama ataupun berbeda.
"Kami ingin memastikan bahwa nama tersebut adalah nama yang tidak terulang dua kali," katanya.
Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan BPN Prabowo-Sandi juga menanyakan tentang 31 juta data kependudukan belum masuk DPT yang disodorkan Kementerian Dalam Negeri.
"Jadi tadi kita konsentrasi untuk mempertanyakan kembali tentang 31 juta yang tiba-tiba disodorkan oleh Dukcapil.
Menurut dia, pihaknya masih berasumsi, masih ada pertanyaan besar jangan-jangan, apakah ini pintu masuk penggelembungan atau apa, sehingga pihaknya ingin memastikannya.
"Tadi dari jawaban KPU kita sedikit merasa nyaman, karena KPU mencoba ikut menelusuri ini semua," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Muzani dan Priyo, hadir juga Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian.
Baca juga: Gerindra: KPU harus segera benahi persoalan DPT
Baca juga: KIPP minta KPU terbuka dalam perbaikan DPT
Baca juga: KPU akan gelar rapat pleno penetapan DPT perbaikan
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2018
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2018
