Nunukan (ANTARA News) - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terus berupaya mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat yang dapat berdampak pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019.
Sekretaris Kesbangpol Nunukan Hasmuni di Nunukan, Senin mengatakan, pihaknya telah memetakan titik-titik yang berpotensi terjadinya konflik sosial menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019.
Selanjutnya, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar jika timbul gejolak tidak meluas yang berdampak pada pemboikotan atau penolakan masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya pada pemilu mendatang.
Namun Hasmuni tidak menyebutkan titik-titik yang dianggap berpotensi terjadinya konflik sosial di daerahnya tersebut.
Hanya saja Kesbangpol Nunukan masih mempelajari isu-isu yang diperolehnya berkaitan dengan potensi terjadinya konflik tersebut.
Untuk sementara ini, Hasmuni berpandangan potensi terjadinya konflik sosial di Kabupaten Nunukan disebabkan permasalahan lama yang belum terselesaikan.
Ia mencontohkan persoalan perusahaan dengan pekerjanya dan pelaksanaan proyek yang belum dilakukan ganti rugi lahan.
Adanya kelanjutan masalah semacam ini perlu diantisipasi dengan baik oleh instansi terkait menjelang agar penggunaan hak pilih tidak menurun dari pemilu sebelumnya.
Kesbangpol Nunukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang berkewenangan mencegah terjadinya riak-riak di masyarakat sebelum pemilu mengharapkan sinergitas antar stakeholder terkait.
"Kita kan maunya pemilu legislatif dan pemilihan presiden berjalan lancar dan aman. Jadi perlu upaya bersama mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat," kata dia.
Baca juga: Empat potensi konflik jelang pemilu
Baca juga: Warga agar hindari konflik sosial jelang Pemilu 2019
Sekretaris Kesbangpol Nunukan Hasmuni di Nunukan, Senin mengatakan, pihaknya telah memetakan titik-titik yang berpotensi terjadinya konflik sosial menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019.
Selanjutnya, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar jika timbul gejolak tidak meluas yang berdampak pada pemboikotan atau penolakan masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya pada pemilu mendatang.
Namun Hasmuni tidak menyebutkan titik-titik yang dianggap berpotensi terjadinya konflik sosial di daerahnya tersebut.
Hanya saja Kesbangpol Nunukan masih mempelajari isu-isu yang diperolehnya berkaitan dengan potensi terjadinya konflik tersebut.
Untuk sementara ini, Hasmuni berpandangan potensi terjadinya konflik sosial di Kabupaten Nunukan disebabkan permasalahan lama yang belum terselesaikan.
Ia mencontohkan persoalan perusahaan dengan pekerjanya dan pelaksanaan proyek yang belum dilakukan ganti rugi lahan.
Adanya kelanjutan masalah semacam ini perlu diantisipasi dengan baik oleh instansi terkait menjelang agar penggunaan hak pilih tidak menurun dari pemilu sebelumnya.
Kesbangpol Nunukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang berkewenangan mencegah terjadinya riak-riak di masyarakat sebelum pemilu mengharapkan sinergitas antar stakeholder terkait.
"Kita kan maunya pemilu legislatif dan pemilihan presiden berjalan lancar dan aman. Jadi perlu upaya bersama mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat," kata dia.
Baca juga: Empat potensi konflik jelang pemilu
Baca juga: Warga agar hindari konflik sosial jelang Pemilu 2019
Pewarta: Rusman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
