Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra kembali menegaskan bahwa hingga saat ini partainya belum memutuskan akan mendukung salah satu calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019.
"Keputusan dukungan akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBB pada Januari 2019 mendatang," kata Yusril memberikan pembekalan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Aksi Pemenangan Pemilu PBB, di Jakarta, Kamis.
Ia berharap dalam Rakornas nanti akan semakin jelas arah dukungan kepada salah satu calon presiden dan calon wakil presiden.
"Sekarang ini kita ingin proses pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis, dengan matang, walaupun kita tahu PBB ini dalam posisi tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Jadi akan seperti apa, akan kita putuskan bersama-sama," tuturnya.
Yusril menegaskan bahwa dirinya juga masih terus melakukan sosialisasi dan penjajakan hingga ke daerah terkait kepada paslon mana dukungan akan dijatuhkan. Dengan demikian, apapun keputusan PBB nantinya merupakan sebuah keputusan yang dikehendaki partai.
"Proses sosialisasi sudah bisa dijalankan. Saya juga pergi ke daerah-daerah untuk menjajaki arah dukungan PBB yang akan datang. Saya mengharapkan dapat terjadi saling paham memahami. Ada pertimbangan politik, yang sesungguhnya ingin menyelamatkan PBB supaya tetap eksis di pemilu yang akan datang," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Yusril menambahkan, keputusannya menjadi kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sempat menimbulkan gonjang-ganjing di internal partainya, tetapi saat ini persoalan tersebut sudah selesai.
"Walaupun gonjang ganjing saya jadi 'lawyer' Pak Jokowi menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan internal PBB, tetapi setelah dijelaskan dalam kurun waktu satu bulan, diperoleh pemahaman yang sama dan dukungan masyarakat juga sudah semakin meluas," kata Yusril.
Baca juga: Yusril: PBB fokus pileg bukan pilpres
Baca juga: Ini kata analis politik terhadap keputusan Yusril Ihza Mahendra
Baca juga: PBB katakan Gerindra jangan ikut campur urusan partainya
"Keputusan dukungan akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBB pada Januari 2019 mendatang," kata Yusril memberikan pembekalan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Aksi Pemenangan Pemilu PBB, di Jakarta, Kamis.
Ia berharap dalam Rakornas nanti akan semakin jelas arah dukungan kepada salah satu calon presiden dan calon wakil presiden.
"Sekarang ini kita ingin proses pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis, dengan matang, walaupun kita tahu PBB ini dalam posisi tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Jadi akan seperti apa, akan kita putuskan bersama-sama," tuturnya.
Yusril menegaskan bahwa dirinya juga masih terus melakukan sosialisasi dan penjajakan hingga ke daerah terkait kepada paslon mana dukungan akan dijatuhkan. Dengan demikian, apapun keputusan PBB nantinya merupakan sebuah keputusan yang dikehendaki partai.
"Proses sosialisasi sudah bisa dijalankan. Saya juga pergi ke daerah-daerah untuk menjajaki arah dukungan PBB yang akan datang. Saya mengharapkan dapat terjadi saling paham memahami. Ada pertimbangan politik, yang sesungguhnya ingin menyelamatkan PBB supaya tetap eksis di pemilu yang akan datang," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Yusril menambahkan, keputusannya menjadi kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sempat menimbulkan gonjang-ganjing di internal partainya, tetapi saat ini persoalan tersebut sudah selesai.
"Walaupun gonjang ganjing saya jadi 'lawyer' Pak Jokowi menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan internal PBB, tetapi setelah dijelaskan dalam kurun waktu satu bulan, diperoleh pemahaman yang sama dan dukungan masyarakat juga sudah semakin meluas," kata Yusril.
Baca juga: Yusril: PBB fokus pileg bukan pilpres
Baca juga: Ini kata analis politik terhadap keputusan Yusril Ihza Mahendra
Baca juga: PBB katakan Gerindra jangan ikut campur urusan partainya
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2018
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2018
