Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengajak masyarakat Indonesia untuk melawan politik uang, kampanye ujaran kebencian dan politik SARA menjelang Pemilu serentak 2019.
"Mari kita lawan racun demokrasi, yakni politik uang, kampanye ujaran kebencian dan kampanye SARA," kata Mendagri dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu.
Menurut Tjahjo, ada tiga indikator yang menunjukkan suatu Pemilu sukses dilaksanakan, yang pertama adalah naiknya tingkat partisipasi.
"Untuk meningkatkan partisipasi kita harus lawan yang namanya racun demokrasi," katanya.
Menurut dia, masyarakat harus mendorong calon anggota legislatif maupun tim sukses calon presiden untuk beradu gagasan yang lebih baik.
Tjahjo juga yakin pihak kepolisian mampu untuk memberantas kampanye dengan ujaran kebencian terutama melalui media sosial.
"Polisi saya kira memiliki kelengkapan untuk menghadapi itu meskipun dengan jumlah penduduk 263 juta, ada 300 juta ponsel yang beredar dengan 400 juta sim card yang beredar," tuturnya.
Ia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk mengingat sejarah betapa antusiasnya warga negara Indonesia menghadapi Pemilu pertama tahun 1955.
"Saya kira kita perlu berkaca pada tahun 1955 di mana tingkat partisipasinya mencapai 91,41 persen, dan tahun 2014 lalu sudah bagus dengan mencapai angka 74,30 persen," katanya.
Dalam kesempatan itu, Tjahjo mengapresisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tingkat pusat hingga daerah yang berhasil menyelenggarakan Pilkada serentak.
"Kami jamin konsolidasi demokrasi kita memilih calon legislatif dan presiden sudah siap. Lembaga penyelenggara pemilu juga saling bersinergi mensukseskan konsolidasi ini dengan baik," kata Tjahjo.
Ia yakin, dengan pengalaman KPU dalam menyelenggarakan pemilu selama ini, beragam potensi masalah yang akan terjadi sudah teridentifikasi.
"Hingga detik ini, semua tahapan sudah berjalan dengan baik tanpa intervensi apapun," ucap Tjahjo.
"Mari kita lawan racun demokrasi, yakni politik uang, kampanye ujaran kebencian dan kampanye SARA," kata Mendagri dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu.
Menurut Tjahjo, ada tiga indikator yang menunjukkan suatu Pemilu sukses dilaksanakan, yang pertama adalah naiknya tingkat partisipasi.
"Untuk meningkatkan partisipasi kita harus lawan yang namanya racun demokrasi," katanya.
Menurut dia, masyarakat harus mendorong calon anggota legislatif maupun tim sukses calon presiden untuk beradu gagasan yang lebih baik.
Tjahjo juga yakin pihak kepolisian mampu untuk memberantas kampanye dengan ujaran kebencian terutama melalui media sosial.
"Polisi saya kira memiliki kelengkapan untuk menghadapi itu meskipun dengan jumlah penduduk 263 juta, ada 300 juta ponsel yang beredar dengan 400 juta sim card yang beredar," tuturnya.
Ia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk mengingat sejarah betapa antusiasnya warga negara Indonesia menghadapi Pemilu pertama tahun 1955.
"Saya kira kita perlu berkaca pada tahun 1955 di mana tingkat partisipasinya mencapai 91,41 persen, dan tahun 2014 lalu sudah bagus dengan mencapai angka 74,30 persen," katanya.
Dalam kesempatan itu, Tjahjo mengapresisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tingkat pusat hingga daerah yang berhasil menyelenggarakan Pilkada serentak.
"Kami jamin konsolidasi demokrasi kita memilih calon legislatif dan presiden sudah siap. Lembaga penyelenggara pemilu juga saling bersinergi mensukseskan konsolidasi ini dengan baik," kata Tjahjo.
Ia yakin, dengan pengalaman KPU dalam menyelenggarakan pemilu selama ini, beragam potensi masalah yang akan terjadi sudah teridentifikasi.
"Hingga detik ini, semua tahapan sudah berjalan dengan baik tanpa intervensi apapun," ucap Tjahjo.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
