Karding: Pernyataan 'politik genderuwo' untuk semua orang

Ini kata KPU DKI bagi pemilih sebelum ke TPS pada Rabu
Arsip Calon Presiden Joko Widodo (kanan) dan Prabowo Subianto (kiri) menunjukkan nomor urut Pemilu Presiden 2019 di Jakarta, Jumat (21/9/2018). Pasangan calon Presiden dan Wapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapatkan nomor urut 01, dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat nomor urut 02. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye
Jadi, pernyataan Pak Jokowi itu itu untuk semua orang, calon pemimpin maupun politisi, yang pernyataan-pernyataannya membangun narasi propaganda, tentang membangun ketakutan dan kegalauan di tengah masyarakat."
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menilai pernyataan Presiden Joko Widodo soal "politik genderuwo" adalah bermakna simbolik yang ditujukan kepada semua orang yakni para politisi.

"Jadi, pernyataan Pak Jokowi itu itu untuk semua orang, calon pemimpin maupun politisi, yang pernyataan-pernyataannya membangun narasi propaganda, tentang membangun ketakutan dan kegalauan di tengah masyarakat," kata Abdul Kadir Karding, di Jakarta, Jumat.
 
Menurut Karding, politik genderuwo itu juga para politisi yang pernyataan-pernyataannya yang membangun narasi sedemikian rupa membuat masyarakat seperti dihantui oleh isu-isu palsu, isu-isu hoaks, nyinyir, sampai fitnah, yang tujuannya untuk menakut-nakuti rakyat. "Menjadikan rakyat galau dan semakin pesimis," katanya.

Penyebutan politik genderuwo, menurut Karding, mungkin yang dimaksud pihak tertentu, tapi politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menafsirkan politisi secara umum.

Di sisi lain, menurut Karding, Joko Widodo menyampaikan pesan kepada publik bahwa politik adalah proses demokrasi yang membutuhkan keterlibatan dan partisipasi rakyat dalam prosesnya.

"Keterlibatan rakyat ini penting, karena kita berangkat dari prinsip rakyat berdaulat, artinya segala sesuatu pada hakikatnya yang memutuskan adalah rakyat," kata Anggota Komisi III DPR RI ini.

Karena itu, kata dia, rakyat mesti diberikan pendidikan politik yang konstruktif mestikan hanya melalui pernyataan-pernyataan yang dapat dicerna oleh akal sehat sesuai dengan adat kebudayaan Indonesia.

"Itulah yang diharapkan oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, sehingga rakyat tidak terus-menerus, diberikan isu-isu recehan yang tidak substansial," katanya.

Karding menegaskan, rakyat sebagai bagian dari proses demokrasi sehingga perlu mendapat pendidikan politik yang baik serta contoh teladan dari calon pemimpin.
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
Ma'ruf Amin: Ekonomi arus baru kurangi impor Sebelumnya

Ma'ruf Amin: Ekonomi arus baru kurangi impor

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 Selanjutnya

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024