Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengakui Prabowo Subianto dikepung dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
"Ini masalahnya dan menjadi bagian yang harus dikritisi, bagaimana mungkin birokrasi seolah-olah didorong secara ramai-ramai mendukung Jokowi," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menilai Prabowo dikepung berbagai elemen di Pilpres 2019, berbeda dibandingkan pilpres sebelumnya.
Hidayat juga mengakui pemberitaan beberapa media massa condong ke koalisi Jokowi-Ma'ruf karena para pemilik media-media tersebut berafiliasi ke koalisi tersebut.
Karena itu menurut dia, independensi pemberitaan media menjadi hal yang dipertaruhkan dalam Pilpres 2019.
"Lalu belum lagi terkait masalah para konglomerat, kalau dulu dalam konteks Pilkada DKI Jakarta ada istilah sembilan naga dan ini semacam itu juga terjadi," ujarnya.
Hidayat juga menilai Prabowo juga dikepung lembaga survei yang mengeluarkan hasil surveinya namun pihaknya meyakini kedaulatan memilih ada ditangan rakyat bukan pada lembaga survei.
Menurut dia, Prabowo sangat memahami bahwa lembaga survei bukan segala-galanya yang bisa mengepung dan kemudian mengambil hati nurani dan kedaulatan rakyat.
"Itu bagian dari tantangan yang harus diatasi dan saya yakin Parabowo siap," ujarnya.
Hidayat yang merupakan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu menilai pernyataan Muzani itu untuk membangkitkan semangat tim Prabowo-Sandi untuk meraih kemenangan di Pilpres 2019.
Hal itu menurut dia karena Muzani menyampaikan pemetaan masalah dan bagian-bagian yang harus dikritisi seperti masalah birokrasi yang seolah-olah didorong untuk memilih Jokowi.
"Beliau (Prabowo) sebagai seorang pejuang dan petempur pernah menjadi Panglima Kostrad saya rasa itu malah asik buat beliau kalau orang semacam beliau tidak punya tantangan malah tidak asik," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 merupakan masa terberat bagi Prabowo Subianto.
Hal itu menurut dia karena di Pilpres 2009 dan 2014, tidak ada pengerahan kepala daerah secara masif oleh calon petahana. Lalu di Pilpres 2019
"Dari tiga kali Prabowo maju Pilpres, yang kebetulan saya tetap jadi Sekjen partai yang mengusung beliau, kami merasakan terus terang ini adalah bobot terberat beliau menjadi calon presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/10).
Prabowo telah tiga kali ikut Pilpres, pertama pada Pilpres 2009, Prabowo menjadi Cawapres berpasangan dengan Megawati. Di 2014, Prabowo menjadi Capres berpasangan dengan Hatta Rajasa, dan 2019 Prabowo menjadi Capres berpasangan dengan Sandiaga Uno.
Menurut Muzani, pada Pilpres 2009, tidak ada pengerahan kepala daerah secara masif oleh calon calon petahana.
Dia mengatakan, di saat yang sama kepala daerah yang diusung partai oposisi tidak berani menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandi.
Selain itu menurut Muzani, beberapa lembaga survei juga merasa keberatan diminta bantuan kubu Prabowo-Sandi untuk melakukan riset dengan alasan satu dan lain hal.
Muzani juga merasa pemberitaan media massa pada Pilpres 2019 tidak seimbang karena banyak media memuat berita utamanya mengenai kegiatan Joko Widodo, sementara porsi yang diberikan kepada kubu Prabowo-Sandi sangat kecil.
Dia mengatakan, para pengusaha takut apabila memberikan bantuan kepada Prabowo-Sandiaga, maka kontrak kerjasama proyek bersama pemerintah yang menggunakan dana APBN dan APBD dihentikan.
Baca juga: Hidayat Nur Wahid heran Ratna Sarumpaet sempat masuk timses Prabowo-Sandiaga
"Ini masalahnya dan menjadi bagian yang harus dikritisi, bagaimana mungkin birokrasi seolah-olah didorong secara ramai-ramai mendukung Jokowi," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menilai Prabowo dikepung berbagai elemen di Pilpres 2019, berbeda dibandingkan pilpres sebelumnya.
Hidayat juga mengakui pemberitaan beberapa media massa condong ke koalisi Jokowi-Ma'ruf karena para pemilik media-media tersebut berafiliasi ke koalisi tersebut.
Karena itu menurut dia, independensi pemberitaan media menjadi hal yang dipertaruhkan dalam Pilpres 2019.
"Lalu belum lagi terkait masalah para konglomerat, kalau dulu dalam konteks Pilkada DKI Jakarta ada istilah sembilan naga dan ini semacam itu juga terjadi," ujarnya.
Hidayat juga menilai Prabowo juga dikepung lembaga survei yang mengeluarkan hasil surveinya namun pihaknya meyakini kedaulatan memilih ada ditangan rakyat bukan pada lembaga survei.
Menurut dia, Prabowo sangat memahami bahwa lembaga survei bukan segala-galanya yang bisa mengepung dan kemudian mengambil hati nurani dan kedaulatan rakyat.
"Itu bagian dari tantangan yang harus diatasi dan saya yakin Parabowo siap," ujarnya.
Hidayat yang merupakan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu menilai pernyataan Muzani itu untuk membangkitkan semangat tim Prabowo-Sandi untuk meraih kemenangan di Pilpres 2019.
Hal itu menurut dia karena Muzani menyampaikan pemetaan masalah dan bagian-bagian yang harus dikritisi seperti masalah birokrasi yang seolah-olah didorong untuk memilih Jokowi.
"Beliau (Prabowo) sebagai seorang pejuang dan petempur pernah menjadi Panglima Kostrad saya rasa itu malah asik buat beliau kalau orang semacam beliau tidak punya tantangan malah tidak asik," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 merupakan masa terberat bagi Prabowo Subianto.
Hal itu menurut dia karena di Pilpres 2009 dan 2014, tidak ada pengerahan kepala daerah secara masif oleh calon petahana. Lalu di Pilpres 2019
"Dari tiga kali Prabowo maju Pilpres, yang kebetulan saya tetap jadi Sekjen partai yang mengusung beliau, kami merasakan terus terang ini adalah bobot terberat beliau menjadi calon presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/10).
Prabowo telah tiga kali ikut Pilpres, pertama pada Pilpres 2009, Prabowo menjadi Cawapres berpasangan dengan Megawati. Di 2014, Prabowo menjadi Capres berpasangan dengan Hatta Rajasa, dan 2019 Prabowo menjadi Capres berpasangan dengan Sandiaga Uno.
Menurut Muzani, pada Pilpres 2009, tidak ada pengerahan kepala daerah secara masif oleh calon calon petahana.
Dia mengatakan, di saat yang sama kepala daerah yang diusung partai oposisi tidak berani menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandi.
Selain itu menurut Muzani, beberapa lembaga survei juga merasa keberatan diminta bantuan kubu Prabowo-Sandi untuk melakukan riset dengan alasan satu dan lain hal.
Muzani juga merasa pemberitaan media massa pada Pilpres 2019 tidak seimbang karena banyak media memuat berita utamanya mengenai kegiatan Joko Widodo, sementara porsi yang diberikan kepada kubu Prabowo-Sandi sangat kecil.
Dia mengatakan, para pengusaha takut apabila memberikan bantuan kepada Prabowo-Sandiaga, maka kontrak kerjasama proyek bersama pemerintah yang menggunakan dana APBN dan APBD dihentikan.
Baca juga: Hidayat Nur Wahid heran Ratna Sarumpaet sempat masuk timses Prabowo-Sandiaga
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
