pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Bawaslu Jakbar telusuri dugaan politik uang oleh caleg DPR di Tambora

Mataram targetkan partisipasi masyarakat 80 persen di Pemilu 2024
Penertiban alat peraga kampanye (APK) di Jakarta Barat, Minggu (11/2/2024) yang dimulai pukul 00.00 WIB. (ANTARA/HO-Bawaslu Jakbar)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Barat menelusuri dugaan calon anggota legislatif (caleg) DPR RI melakukan politik uang pada masa tenang Pemilu 2024 di Tambora.

"Bawaslu sedang telusuri, Panwaslu Kecamatan (Tambora) sedang lakukan penelusuran," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan Antara Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Barat Abdul Roup saat dihubungi di Jakarta pada Selasa.

Roup mengatakan bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di wilayah Jakarta Barat mulai mengawasi potensi terjadinya kampanye dan indikasi adanya politik uang di tempat pemungutan suara (TPS) dan sekitarnya pada H-1 pemilu atau 13 Februari 2024.

Roup menegaskan PTPS memiliki kendali penuh untuk melakukan pengawasan terkait kedua hal itu di sekitar TPS di Jakarta Barat (Jakbar).

"Mereka (PTPS) mempunyai pengawasan di sekitar TPS, ada enggak unsur-unsur kampanye yang dilakukan oleh caleg-caleg tertentu. Ada enggak unsur 'money politics' di tiap-tiap TPS yang mereka awasi," katanya.

Baca juga: Bawaslu DKI pantau TPS di lokasi khusus menjelang pemilu
Baca juga: Bawaslu DKI sediakan posko pengaduan untuk cegah kerawanan pemilu

Sebelumnya, Roup mengatakan bahwa jika PTPS menemukan indikasi kampanye atau politik uang di TPS dan sekitarnya, maka indikasi tersebut akan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kecamatan.

Laporan tersebut nantinya​​​​​​​ didalami sebelum diputuskan memenuhi unsur pelanggaran, kampanye atau politik uang.

"Nanti oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan akan ditelusuri indikasi itu, laporan itu. Kemudian baru memutuskan apakah memenuhi pelanggaran, kampanye atau 'money politics' atau tidak," katanya pada Senin (11/2).
Baca juga: Bawaslu Jakbar pastikan logistik pemilu tiba di TPS pada 13 Februari

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Menteri PUPR tepis isu mundur dari kabinet Jokowi Sebelumnya

Menteri PUPR tepis isu mundur dari kabinet Jokowi

114 TPS terdampak banjir Demak gelar pemungutan suara susulan Selanjutnya

114 TPS terdampak banjir Demak gelar pemungutan suara susulan