Bandung (ANTARA) -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mengungkapkan bahwa warga dan anak binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) serta rumah tahanan (rutan) dalam Pemilu 2024 paling banyak akan mencoblos bagi pemilihan presiden.
Namun, kata Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni, tidak menutup kemungkinan satu pemilih warga binaan, memilih dalam surat suara lainnya yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
"Umumnya warga binaan hanya akan memilih dalam pilpres, namun ada juga yang ditambah dengan surat suara lainnya yakni DPD, dan ada juga yang tiga surat suara bagi warga binaan yang alamatnya sesuai dengan wilayah rutan dan lapas itu berada," kata Ummi dikonfirmasi di Bandung, Kamis.
Seluruh warga binaan, ujar Ummi, dipastikan akan memilih dalam pilpres, sementara yang dalam KTP-nya beralamat di Jawa Barat, diberikan juga surat suara DPD.
Hal tersebut, dikarenakan lapas ataupun rutan memiliki karakter dinamis dalam hal warganya, namun dia menegaskan meskipun tidak diberikan penuh seluruh surat suara, hak pilih mereka tetap dilindungi.
"Hal ini kan karena lapas itu dinamis ada yang keluar ada yang masuk. Kita pada prinsipnya melindungi hak pilih masyarakat, dimanapun itu, dengan status apapun itu. Jadi kita terus berkoordinasi dengan lapas-lapas yang ada di Jawa Barat, ketika nanti misalnya ada yang baru bagaimana," ucapnya.
Ummi menerangkan bahwa dalam Pemilu 2024, di Jawa Barat terdapat 130 tempat pemungutan suara (TPS) khusus, di mana 88 di antaranya bagi pemilih penghuni rutan dan lapas.
Dari 88 TPS itu, tercatat 22.851 nama pemilih yang terdiri atas daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tetap tambahan (DPTb), dan calon daftar pemilih khusus (DPK).
Terkait dengan logistik pemilu berupa 183 juta lembar surat suara, disebut Ummi, sudah mulai didistribusikan ke seluruh Jawa Barat, termasuk 750.000 kotak suara.
"Target distribusi ini paling lambat sampai tanggal 12 Februari sampai ke seluruh TPS se-Jawa Barat. Jabar sendiri menjadi provinsi terbesar dengan jumlah DPT sebanyak 35.714.901 pemilih yang tersebar di 140.457 TPS," kata Ummi menambahkan.
Ummi mengungkapkan, pihaknya telah melantik 989.133 orang KPPS dari seluruh total penyelenggara pemilu sebanyak 1,3 juta orang. Tak hanya itu, Ummi juga menyebut Jabar jadi provinsi dengan DPT terbesar di Tanah Air.
Baca juga: Bawaslu Jakbar pastikan logistik pemilu tiba di TPS pada 13 Februari
Baca juga: 15 ribu petugas KPPS di Papua Barat Daya terlindungi BPJS Kesehatan
Namun, kata Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni, tidak menutup kemungkinan satu pemilih warga binaan, memilih dalam surat suara lainnya yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
"Umumnya warga binaan hanya akan memilih dalam pilpres, namun ada juga yang ditambah dengan surat suara lainnya yakni DPD, dan ada juga yang tiga surat suara bagi warga binaan yang alamatnya sesuai dengan wilayah rutan dan lapas itu berada," kata Ummi dikonfirmasi di Bandung, Kamis.
Seluruh warga binaan, ujar Ummi, dipastikan akan memilih dalam pilpres, sementara yang dalam KTP-nya beralamat di Jawa Barat, diberikan juga surat suara DPD.
Hal tersebut, dikarenakan lapas ataupun rutan memiliki karakter dinamis dalam hal warganya, namun dia menegaskan meskipun tidak diberikan penuh seluruh surat suara, hak pilih mereka tetap dilindungi.
"Hal ini kan karena lapas itu dinamis ada yang keluar ada yang masuk. Kita pada prinsipnya melindungi hak pilih masyarakat, dimanapun itu, dengan status apapun itu. Jadi kita terus berkoordinasi dengan lapas-lapas yang ada di Jawa Barat, ketika nanti misalnya ada yang baru bagaimana," ucapnya.
Ummi menerangkan bahwa dalam Pemilu 2024, di Jawa Barat terdapat 130 tempat pemungutan suara (TPS) khusus, di mana 88 di antaranya bagi pemilih penghuni rutan dan lapas.
Dari 88 TPS itu, tercatat 22.851 nama pemilih yang terdiri atas daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tetap tambahan (DPTb), dan calon daftar pemilih khusus (DPK).
Terkait dengan logistik pemilu berupa 183 juta lembar surat suara, disebut Ummi, sudah mulai didistribusikan ke seluruh Jawa Barat, termasuk 750.000 kotak suara.
"Target distribusi ini paling lambat sampai tanggal 12 Februari sampai ke seluruh TPS se-Jawa Barat. Jabar sendiri menjadi provinsi terbesar dengan jumlah DPT sebanyak 35.714.901 pemilih yang tersebar di 140.457 TPS," kata Ummi menambahkan.
Ummi mengungkapkan, pihaknya telah melantik 989.133 orang KPPS dari seluruh total penyelenggara pemilu sebanyak 1,3 juta orang. Tak hanya itu, Ummi juga menyebut Jabar jadi provinsi dengan DPT terbesar di Tanah Air.
Baca juga: Bawaslu Jakbar pastikan logistik pemilu tiba di TPS pada 13 Februari
Baca juga: 15 ribu petugas KPPS di Papua Barat Daya terlindungi BPJS Kesehatan
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
