Jakarta (ANTARA) - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan alasan mengapa partainya belum mendeklarasikan dukungan kepada capres-cawapres Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.
Menurutnya, apabila retorika semata, dirinya sudah tahu. Karena itu, ia menginginkan adanya kontrak politik secara tertulis terkait pencabutan omnibus law.
“Kalau retorika, kami tahu. Karena itu, cabut omnibus law dan buat kontrak secara tertulis. Si capres dan cawapres mengumumkan secara terbuka,” ucapnya.
Selain itu, ia mengatakan tak ada satupun pasangan capres-cawapres yang berani melakukan kontrak politik dengan pihaknya dan juga mendukung tuntutan yang mereka perjuangkan.
“Ketika Partai Buruh memperjuangkan kenaikan upah sebesar 15 persen, tidak da satupun capres yang memberikan dukungan. Ketika kami memblokade jalan-jalan, jutaan orang turun pada 30 November, tidak satupun capres yang memperjuangkan Partai Buruh,” ujarnya menegaskan.
Karena alasan tersebut, Said mengatakan pihaknya memilih fokus pada pencalonan caleg agar bisa masuk ke dalam parlemen.
“Partai Buruh adalah partai kelas. Kami fokus masuk ke parlemen dengan elektabilitas kami yang sebesar 4,778 persen dan mendapatkan kursi di DPR,” kata dia.
Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia., Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Untuk pilpres, KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Baca juga: Partai Buruh janjikan negara kesejahteraan apabila lolos ke Senayan
Baca juga: Partai Buruh janjikan hapus Omnibus Law jika lolos ke DPR
“Pertama, survei internal Partai Buruh menunjukkan dua putaran. Karena dua putaran, kami mengajukan alasan kedua, adakah yang mau kontrak politik dengan Partai Buruh? Cabut omnibus law, bukan retorika,” kata Said ketika ditemui sebelum acara “Kampanye Nasional Partai Buruh” di Istora Senayan, Jakarta, Kamis.
Menurutnya, apabila retorika semata, dirinya sudah tahu. Karena itu, ia menginginkan adanya kontrak politik secara tertulis terkait pencabutan omnibus law.
Selain itu, Pemilu 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada tanggal 14 Februari 2024.
Untuk pilpres, KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Baca juga: Partai Buruh janjikan negara kesejahteraan apabila lolos ke Senayan
Baca juga: Partai Buruh janjikan hapus Omnibus Law jika lolos ke DPR
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
