Jakarta (ANTARA) - Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mengatakan AMIN berencana membuat ekosistem persaingan sehat dan adil sebagai entitas bisnis murni bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk proyek yang layak secara finansial.
"BUMN bukan anak emas pemerintah, jadi keduanya memiliki hak yang sama dalam proyek, terutama yang layak secara finansial," ujar Dewan Pertimbangan Timnas AMIN Awalil Rizky dalam Diskusi Publik Ke-8 bertajuk Komitmen AMIN Memperkuat BUMN di Jakarta, Senin.
Adapun proyek layak finansial berarti proyek dengan penyediaan infrastruktur yang berkesinambungan dan memberikan keuntungan secara finansial.
Sementara itu, terdapat pula proyek layak ekonomi yang berarti proyek penyediaan infrastruktur yang hanya layak dilaksanakan apabila manfaat yang diterima oleh masyarakat dari proyek tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya bagi masyarakat untuk proyek tersebut.
Untuk proyek yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial, Awalil menyebutkan BUMN mendapatkan prioritas dengan dukungan kebijakan dan keuangan dari pemerintah.
"Kecuali kalau swastanya berani ya silakan," ungkapnya menambahkan.
Kemudian, sambung dia, untuk proyek yang tidak layak secara ekonomi dan finansial, tetapi wajib ada, pemerintahan AMIN nantinya berkomitmen bertanggung jawab penuh yang dalam pelaksanaannya.
Awalil menjelaskan, BUMN dapat dikatakan sebagai perpaduan antara instansi pemerintah dan swasta. Di satu sisi, BUMN merupakan bagian dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) yang memiliki fungsi pelayanan.
Namun, di sisi lain BUMN memiliki fleksibilitas sangat besar sehingga dapat berkompetisi dengan swasta dalam hal mencari laba.
Kendati demikian, lanjut dia, banyak BUMN yang cenderung berkembang menjadi perusahaan swasta rasa birokrasi belakangan ini. Padahal, BUMN diharapkan memiliki fleksibilitas, sehingga perannya sebagai "negara” bisa optimal.
Selain membangun ekosistem sehat BUMN dan swasta, Awalil menyampaikan AMIN akan mengoptimalkan peran perusahaan pelat merah dalam mengimplementasikan hasil riset nasional.
"Salah satu kritik terhadap ekonomi kita itu metode produksinya tidak berkembang baik, jadi BUMN harus jadi sarana mengimplementasikan berbagai hasil riset tersebut," tutur Awalil.
"BUMN bukan anak emas pemerintah, jadi keduanya memiliki hak yang sama dalam proyek, terutama yang layak secara finansial," ujar Dewan Pertimbangan Timnas AMIN Awalil Rizky dalam Diskusi Publik Ke-8 bertajuk Komitmen AMIN Memperkuat BUMN di Jakarta, Senin.
Adapun proyek layak finansial berarti proyek dengan penyediaan infrastruktur yang berkesinambungan dan memberikan keuntungan secara finansial.
Sementara itu, terdapat pula proyek layak ekonomi yang berarti proyek penyediaan infrastruktur yang hanya layak dilaksanakan apabila manfaat yang diterima oleh masyarakat dari proyek tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya bagi masyarakat untuk proyek tersebut.
Untuk proyek yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial, Awalil menyebutkan BUMN mendapatkan prioritas dengan dukungan kebijakan dan keuangan dari pemerintah.
"Kecuali kalau swastanya berani ya silakan," ungkapnya menambahkan.
Kemudian, sambung dia, untuk proyek yang tidak layak secara ekonomi dan finansial, tetapi wajib ada, pemerintahan AMIN nantinya berkomitmen bertanggung jawab penuh yang dalam pelaksanaannya.
Awalil menjelaskan, BUMN dapat dikatakan sebagai perpaduan antara instansi pemerintah dan swasta. Di satu sisi, BUMN merupakan bagian dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) yang memiliki fungsi pelayanan.
Namun, di sisi lain BUMN memiliki fleksibilitas sangat besar sehingga dapat berkompetisi dengan swasta dalam hal mencari laba.
Kendati demikian, lanjut dia, banyak BUMN yang cenderung berkembang menjadi perusahaan swasta rasa birokrasi belakangan ini. Padahal, BUMN diharapkan memiliki fleksibilitas, sehingga perannya sebagai "negara” bisa optimal.
Selain membangun ekosistem sehat BUMN dan swasta, Awalil menyampaikan AMIN akan mengoptimalkan peran perusahaan pelat merah dalam mengimplementasikan hasil riset nasional.
"Salah satu kritik terhadap ekonomi kita itu metode produksinya tidak berkembang baik, jadi BUMN harus jadi sarana mengimplementasikan berbagai hasil riset tersebut," tutur Awalil.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
