Jayapura (ANTARA) -
"Dengan begitu tidak terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan politik yang ada seperti, mengarah pada keberpihakan dengan indikasi ketidaknetralan," ujarnya lagi.
Baca juga: Bawaslu Boyolali temukan dugaan pelanggaran netralitas PPK dan PPS
Baca juga: Heru minta ASN ikut terapkan disiplin peserta didik pada tahun politik
Baca juga: Menteri PANRB: Rekrutmen ASN bisa lebih dari sekali dalam setahun
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menggelar sosialisasi netralitas guna meningkatkan pemahaman kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), sehingga dapat terhindar dari pelanggaran pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Derek Hegemur di Jayapura, Senin, mengatakan dalam rangka mewujudkan ASN yang memiliki integritas profesionalitas netralitas serta bebas intervensi politik maka perlu dilakukan sosialisasi bersama.
"Untuk itu kami menggelar sosialisasi netralitas agar seluruh ASN dan calon ASN bisa lebih mengerti dan paham mengenai pelanggaran-pelanggaran pada Pemilu 2024 ini," katanya usai melakukan apel gabungan di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Papua Senin.
Menurut Derek, dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada ada banyak sekali potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi sehingga guna mencegah hal tersebut di perlukan edukasi dan pemahaman.
"Sosialisasi tersebut merupakan upaya integral pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN yang akan berdampak pada pengikatan kualitas serta pelayanan publik," ujarnya.
Dia menjelaskan apalagi sosialisasi dilakukan langsung oleh KPU dan Bawaslu sehingga bisa mengetahui jenis pelanggaran apa saja yang bisa terjadi di lingkungan ASN.
"Selain edukasi kami juga melaksanakan ikrar serta penandatangan pakta integritas agar dapat di patuhi asas dan ketentuan dengan begitu netralitas ASN dapat berjalan," katanya.
Dia menambahkan pihaknya imbau hal ini wajib menjadi perhatian seluruh calon ASN dan ASN sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif dan kebersamaan.
"Dengan begitu tidak terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan politik yang ada seperti, mengarah pada keberpihakan dengan indikasi ketidaknetralan," ujarnya lagi.
Baca juga: Bawaslu Boyolali temukan dugaan pelanggaran netralitas PPK dan PPS
Baca juga: Heru minta ASN ikut terapkan disiplin peserta didik pada tahun politik
Baca juga: Menteri PANRB: Rekrutmen ASN bisa lebih dari sekali dalam setahun
Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024