Kemenkominfo hapus 165 konten hoaks selama masa kampanye Pemilu 2024

Sampai kemarin dari November hingga Januari sekitar 165 hoaks dan itu sudah kita 'takedown'

Batam (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menghapus sebanyak 165 konten hoaks selama masa kampanye Pemilu 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi usai menghadiri acara 'Demi Indonesia Cerdas Memilih' di Batam, Jumat menyebutkan jumlah tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa hoaks masih mengancam demokrasi Indonesia, meskipun secara data sudah cukup menurun jika dibandingkan tahun 2019.

"Sampai kemarin dari November hingga Januari sekitar 165 hoaks dan itu sudah kita takedown," kata Budi.

Ia menyebutkan berdasarkan hasil penelitian dari Safer Internet Lab (SAIL) oleh CSIS 2023 lebih dari 42 persen masyarakat di Indonesia masih terpengaruh dan percaya terhadap disinformasi (hoaks) seputar Pemilu 2024.

Baca juga: Pengamat ingatkan Kemenkominfo modus hoaks pemilu kian beragam

Baca juga: Forum Mahasiswa Jatim tolak kampanye hitam dan penyebaran hoaks

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Kemenkominfo melakukan berbagai inisiatif di antaranya melalui 'Program Gerakan Nasional Literasi Digital'.

"Kami berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu membentengi diri dari ancaman menjadi korban dan penyebar hoaks di tengah di masyarakat," ujar Budi.

Kemudian pihaknya juga melakukan patroli siber 1x24 jam dengan menyisir seluruh ruang digital untuk mengamankan dari virus hoaks.

"Kominfo manakala menemui konten negatif atau hoaks langsung kami tindaklanjuti dengan men-takedown dari ruang digital," ungkap dia.

Baca juga: Dua langkah Kemenkominfo tangani hoaks Pemilu 2024 di ruang digital

Kata Budi, pihaknya juga melakukan penerbitan klarifikasi terhadap hoaks tersebut, dan memberikan tanda pada konten hoaks agar masyarakat terhindar dari isi dan konten yang tidak benar.

"Saya ajak seluruh masyarakat untuk menjaga 'jempolnya'. Jangan langsung mengirimkan informasi yang diterima, tapi baca dulu, pahami dulu. Jika tidak bermanfaat kebenarannya dan kebenarannya diragukan melalui ujaran kebencian atau berpotensi menimbulkan masalah, jangan disebarkan," demikian Budi.