Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, menilai, bantuan sosial (bansos) yang didistribusikan selama masa kampanye riskan dipolitisasi pihak yang tengah berkontestasi dalam Pemilu 2024.
"Mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika bansos diberikan sebelum pemilu, itu dijadikan alat propaganda untuk menggiring masyarakat bahwa bantuan itu seolah-olah identik dengan calon tertentu dan partai tertentu," ujar dia, di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, bansos yang didistribusikan selama masa kampanye kerap kali menjadi alat propaganda untuk menggiring suara rakyat pada saat pemungutan suara nanti. Ia tak menampik kondisi ini diduga sempat terjadi di pemilu periode sebelumnya.
Baca juga: Pos Indonesia salurkan bansos PKH-BPNT ke 5.340 warga Wondama Papua
Tak hanya itu, bansos yang didistribusikan setelah masa kampanye pun tidak mengurangi esensi dari program itu sendiri karena hal itu tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan.
"Kecuali bansos harus diberikan bulan Februari, terus diberikan di Agustus, itu menunggunya terlalu lama. Tapi kalau bansos diberikan Januari, hanya digeser setengah bulan setelah Februari, saya kira itu masih sangat rasional dan tidak melanggar ketentuan," jelasnya.
Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras tidak terpengaruh kampanye politik
Ia mengungkapkan bansos yang sejatinya jaring pengaman sosial menjadi komoditas politik di masa kampanye. Dia pun menegaskan jangan sampai program kerakyatan itu diakomodir sesuai kepentingan kelompok tertentu.
"Jangan sampai infrastruktur negara, alat negara, fasilitas negara digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Itu tidak boleh," kata dia.
Sebelumnya, Jumat (29/12), Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, menilai pemberian bansos pada masa kampanye rentan dicurigai. Dia menilai, mestinya pemerintah menyiapkan kebijaksanaan tentang bansos selama Pemilu dan Pilpres ini diselenggarakan.
Baca juga: KPK periksa tersangka korupsi penyaluran bansos
"Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata dia, dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat.
"Mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika bansos diberikan sebelum pemilu, itu dijadikan alat propaganda untuk menggiring masyarakat bahwa bantuan itu seolah-olah identik dengan calon tertentu dan partai tertentu," ujar dia, di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, bansos yang didistribusikan selama masa kampanye kerap kali menjadi alat propaganda untuk menggiring suara rakyat pada saat pemungutan suara nanti. Ia tak menampik kondisi ini diduga sempat terjadi di pemilu periode sebelumnya.
Baca juga: Pos Indonesia salurkan bansos PKH-BPNT ke 5.340 warga Wondama Papua
Tak hanya itu, bansos yang didistribusikan setelah masa kampanye pun tidak mengurangi esensi dari program itu sendiri karena hal itu tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan.
"Kecuali bansos harus diberikan bulan Februari, terus diberikan di Agustus, itu menunggunya terlalu lama. Tapi kalau bansos diberikan Januari, hanya digeser setengah bulan setelah Februari, saya kira itu masih sangat rasional dan tidak melanggar ketentuan," jelasnya.
Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras tidak terpengaruh kampanye politik
Ia mengungkapkan bansos yang sejatinya jaring pengaman sosial menjadi komoditas politik di masa kampanye. Dia pun menegaskan jangan sampai program kerakyatan itu diakomodir sesuai kepentingan kelompok tertentu.
"Jangan sampai infrastruktur negara, alat negara, fasilitas negara digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Itu tidak boleh," kata dia.
Sebelumnya, Jumat (29/12), Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, menilai pemberian bansos pada masa kampanye rentan dicurigai. Dia menilai, mestinya pemerintah menyiapkan kebijaksanaan tentang bansos selama Pemilu dan Pilpres ini diselenggarakan.
Baca juga: KPK periksa tersangka korupsi penyaluran bansos
"Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata dia, dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2023
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2023
