Caleg DPRD desak DKI perketat pengawasan dana operasional posyandu

tak jarang  sejumlah kader turut merogoh kocek pribadi untuk menutupi kekurangan dana operasional

Jakarta (ANTARA) - Calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi DKI Jakarta A. Anggorokresno Abiwangsa mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pengawasan dana operasional posyandu Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Sudah menjadi tugas caleg untuk menjaring aspirasi masyarakat untuk dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kerja-kerja dari Pemerintah Daerah," kata Anggoro kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Anggoro menuturkan masih ada masyarakat yang mengeluhkan pemotongan dana operasional posyandu yang dilakukan oleh “pihak ketiga” sehingga pelayanan menjadi kurang optimal.

Dia menyayangkan hal tersebut lantaran posyandu menjadi ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi balita dan ibu hamil.

Maka dari itu, lanjut dia, keluhan yang disampaikan warga dan para kader di tingkat RT-RW harus segera mendapatkan perhatian lebih besar dari publik dan pemerintah.

Terlebih, adanya pemotongan dana itu menurutnya juga berpengaruh pada penurunan angka tengkes (stunting) khususnya di wilayah Jakarta Selatan.

“Sangat berpengaruh terhadap efektivitas program pemerintah untuk menurunkan angka stunting yang saat ini menjadi fokus utama pemerintah melalui posyandu menjadi tidak efisien," terangnya.

Bahkan, tak jarang  sejumlah kader turut merogoh kocek pribadi untuk menutupi kekurangan dana operasional.

Pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Administrasi Jakarta Selatan itu menyampaikan keinginannya untuk melakukan upaya-upaya guna menindaklanjuti keluhan warga.

Selain dana operasional posyandu, dia juga menerima keluhan lainnya seperti masalah bantaran kali, program KJP, hingga tidak ada kelanjutan dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang telah dilakukan.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta siap menyalurkan pemberian makanan tambahan (PMT) secara berkelanjutan dengan anggaran Rp46 miliar di tahun 2024.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan dari total kasus stunting di seluruh wilayah Jakarta tahun 2023 yang berjumlah 22 ribu kasus, 9.000 ribu di antaranya sudah dituntaskan.

"Untuk angka rawan gizi, berjumlah 23 ribu kasus dan yang sudah selesai hingga saat ini ada sebanyak 13 ribu kasus," kata Heru di Jakarta, Kamis.
Baca juga: KPU DKI sebut penilaian kesehatan KPPS kewenangan Dinkes
Baca juga: Bawaslu beri pelatihan bagi saksi peserta Pemilu 2024
Baca juga: KPU DKI targetkan "zero" pemungutan suara ulang pada Pemilu 2024