Jakarta (ANTARA) - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut adanya strategi politik uang yang digunakan oleh sejumlah tokoh yang mengikuti Pemilu 2024 tidak mudah untuk bisa berjalan efektif dan cenderung mahal karena dampaknya yang tidak sebanding dengan ekspektasi.
"Politik uang ini kecenderungannya menurut saya kenapa jadi heboh, ini yang sebetulnya efektivitasnya itu hanya satu dari 10 kasus. Itu karena mereka tidak tahu persis, siapa yang betul-betul bisa dipengaruhi, siapa dan di mana," kata pendiri SMRC Saiful Mujani dalam bincang-bincang bertajuk Potensi Politik Uang di Pemilu 2024 yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Saiful menuturkan vagwa politik uang sulit untuk berjalan dengan efektif karena para peserta pemilu tidak mengetahui secara pasti siapa dan di mana (by name by address) orang yang mendukung mereka setelah menerima uang atau hadiah yang telah disalurkan.
Berdasarkan hasil survei yang SMRC lakukan dalam periode Oktober—November 2023 secara nasional, diketahui setidaknya politik uang kemungkinan hanya dapat efektif pada satu dari 10 kasus.
Hal tersebut membuktikan jika politikus ingin mendapatkan setidaknya satu suara, politik uang perlu disebar kepada 10 orang. Ketidakpastian itulah, katanya, yang membuat politisi membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk melakukan kampanye selama masa pemilu berlangsung.
"Akibatnya adalah para pelaku politik uang ini, dia akan menghambur-hamburkan uangnya. Jadi, mahal, itu yang membuat pemilu mahal," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu harus independen dalam telusuri pemberian Rp 15 miliar
Baca juga: Prabowo ingatkan warga di Blitar jangan terjebak politik uang
Menurut dia, alasan lain politik uang tidak berjalan efektif yakni disebabkan oleh pilihan yang ditentukan oleh masyarakat dalam kotak pemungutan suara, tidak dapat diketahui oleh para calon, serta pernyataan tokoh yang mengatakan masyarakat dapat menerima uang tersebut tanpa harus memilih dirinya.
Ia menyebutkan profil orang yang sering kali terpengaruh dan rentan oleh politik uang lebih besar terjadi pada perempuan, warga yang tinggal di perdesaan, berpenghasilan rendah, berpendidikan rendah, dan berusia di atas 55 tahun.
"Orang itu cenderung perempuan karena sosial ekonomi, seperti yang sering didiskusikan, perempuan lebih sering kesulitan ekonomi dibanding laki-laki. Ini 'kan jadi rentan terhadap serbuan politik uang, itu orang tua juga kasihan sekali dibegitukan," ucapnya.
Oleh sebab itu, Saiful menyarankan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pemerintah yang terkait untuk fokus melindungi masyarakat, terutama dalam kelompok rentan, supaya tidak terpengaruh pada tipu daya politik uang yang terkadang membawa dampak buruk bagi orang lain.
"Memang sudah amanat negara, amanat undang-undang, itu kewajiban Bawaslu untuk menegakkannya, Bawaslu fokus di sana," katanya.
Saiful menyebutkan sebanyak 44 persen masyarakat menyatakan bisa menoleransi politik uang sebagai hal yang wajar. Sementara itu, 56 persen lainnya mengaku tidak dapat menerima cara tersebut dalam meminta suara rakyat.
"Politik uang ini kecenderungannya menurut saya kenapa jadi heboh, ini yang sebetulnya efektivitasnya itu hanya satu dari 10 kasus. Itu karena mereka tidak tahu persis, siapa yang betul-betul bisa dipengaruhi, siapa dan di mana," kata pendiri SMRC Saiful Mujani dalam bincang-bincang bertajuk Potensi Politik Uang di Pemilu 2024 yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Saiful menuturkan vagwa politik uang sulit untuk berjalan dengan efektif karena para peserta pemilu tidak mengetahui secara pasti siapa dan di mana (by name by address) orang yang mendukung mereka setelah menerima uang atau hadiah yang telah disalurkan.
Berdasarkan hasil survei yang SMRC lakukan dalam periode Oktober—November 2023 secara nasional, diketahui setidaknya politik uang kemungkinan hanya dapat efektif pada satu dari 10 kasus.
Hal tersebut membuktikan jika politikus ingin mendapatkan setidaknya satu suara, politik uang perlu disebar kepada 10 orang. Ketidakpastian itulah, katanya, yang membuat politisi membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk melakukan kampanye selama masa pemilu berlangsung.
"Akibatnya adalah para pelaku politik uang ini, dia akan menghambur-hamburkan uangnya. Jadi, mahal, itu yang membuat pemilu mahal," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu harus independen dalam telusuri pemberian Rp 15 miliar
Baca juga: Prabowo ingatkan warga di Blitar jangan terjebak politik uang
Menurut dia, alasan lain politik uang tidak berjalan efektif yakni disebabkan oleh pilihan yang ditentukan oleh masyarakat dalam kotak pemungutan suara, tidak dapat diketahui oleh para calon, serta pernyataan tokoh yang mengatakan masyarakat dapat menerima uang tersebut tanpa harus memilih dirinya.
Ia menyebutkan profil orang yang sering kali terpengaruh dan rentan oleh politik uang lebih besar terjadi pada perempuan, warga yang tinggal di perdesaan, berpenghasilan rendah, berpendidikan rendah, dan berusia di atas 55 tahun.
"Orang itu cenderung perempuan karena sosial ekonomi, seperti yang sering didiskusikan, perempuan lebih sering kesulitan ekonomi dibanding laki-laki. Ini 'kan jadi rentan terhadap serbuan politik uang, itu orang tua juga kasihan sekali dibegitukan," ucapnya.
Oleh sebab itu, Saiful menyarankan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pemerintah yang terkait untuk fokus melindungi masyarakat, terutama dalam kelompok rentan, supaya tidak terpengaruh pada tipu daya politik uang yang terkadang membawa dampak buruk bagi orang lain.
"Memang sudah amanat negara, amanat undang-undang, itu kewajiban Bawaslu untuk menegakkannya, Bawaslu fokus di sana," katanya.
Saiful menyebutkan sebanyak 44 persen masyarakat menyatakan bisa menoleransi politik uang sebagai hal yang wajar. Sementara itu, 56 persen lainnya mengaku tidak dapat menerima cara tersebut dalam meminta suara rakyat.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
