kebebasan sipil itu salah satu tanda dari demokrasi yang sehatJakarta (ANTARA) -
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pramono Ubaid Tanthowi berpesan kepada presiden dan wakil presiden terpilih agar konsisten menjaga ruang demokrasi dan berekspresi bagi seluruh warga Indonesia.
"Terkait dengan indeks demokrasi Indonesia yang sedang tren menurun, itu penting bagi semua paslon untuk memastikan bahwa ke depan ruang kebebasan sipil itu tetap dijaga," kata Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat ditemui di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
Ia tidak menjelaskan angka penurunan indeks demokrasi secara terperinci, namun turunnya indeks demokrasi harus menjadi catatan pemerintah karena menandakan kebebasan publik dalam berpendapat yang semakin tergerus.
"Jangan sampai terjadi kriminalisasi, intimidasi, persekusi, intoleransi, maupun diskriminasi," kata dia.
Dia berharap presiden yang terpilih nanti tidak boleh mengekang kebebasan demokrasi dengan alat negara seperti undangan-undangan ataupun lembaga penegak hukum. Ia juga berharap kepada masyarakat untuk menggunakan ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi atau kritik yang membangun pemerintahan.
"Ruang kebebasan sipil itu salah satu tanda dari demokrasi yang sehat. Kalau ruang kebebasan sipil itu terjadi pengekangan, itu tandanya demokrasi kita menurun," jelas dia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3 pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
KPU menyelenggarakan debat pertama peserta Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa (12/12) malam, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan calon, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Baca juga: Komnas HAM ingatkan pendekatan keamanan di Papua tidak boleh eksesif
Baca juga: Komnas HAM minta kelompok rentan dilibatkan dalam membuat kebijakan
Baca juga: Komnas HAM harap Pemilu 2024 tak hanya luber jurdil tapi juga inklusif
"Terkait dengan indeks demokrasi Indonesia yang sedang tren menurun, itu penting bagi semua paslon untuk memastikan bahwa ke depan ruang kebebasan sipil itu tetap dijaga," kata Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat ditemui di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
Ia tidak menjelaskan angka penurunan indeks demokrasi secara terperinci, namun turunnya indeks demokrasi harus menjadi catatan pemerintah karena menandakan kebebasan publik dalam berpendapat yang semakin tergerus.
"Jangan sampai terjadi kriminalisasi, intimidasi, persekusi, intoleransi, maupun diskriminasi," kata dia.
Dia berharap presiden yang terpilih nanti tidak boleh mengekang kebebasan demokrasi dengan alat negara seperti undangan-undangan ataupun lembaga penegak hukum. Ia juga berharap kepada masyarakat untuk menggunakan ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi atau kritik yang membangun pemerintahan.
"Ruang kebebasan sipil itu salah satu tanda dari demokrasi yang sehat. Kalau ruang kebebasan sipil itu terjadi pengekangan, itu tandanya demokrasi kita menurun," jelas dia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3 pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
KPU menyelenggarakan debat pertama peserta Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa (12/12) malam, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan calon, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Baca juga: Komnas HAM ingatkan pendekatan keamanan di Papua tidak boleh eksesif
Baca juga: Komnas HAM minta kelompok rentan dilibatkan dalam membuat kebijakan
Baca juga: Komnas HAM harap Pemilu 2024 tak hanya luber jurdil tapi juga inklusif
Pewarta: Walda Marison
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2023
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2023
