Komnas HAM ingatkan pendekatan keamanan di Papua tidak boleh eksesif

Delapan parpol penuhi ambang batas parlemen, PDIP suara terbanyak
Prajurit Satgas Yonif 300/Bjw saat memasak bersama mama-mama kampung Erogobak, Kabupaten Puncak Papua Tengah yang sempat diganggu KKB. (ANTARA/HO/Dok Yonif 300/Bjw)
untuk memastikan rasa aman warga Papua
Jakarta (ANTARA) -
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pramono Ubaid Tanthowi berpesan agar seluruh capres dan cawapres yang terpilih agar tidak melakukan pendekatan keamanan yang eksesif atau berlebihan guna meredam konflik di Papua.

"Pendekatan keamanan tidak boleh bersifat eksesif karena pendekatan keamanan terlalu eksesif, itu akan memperluas area konflik, menambah jumlah korban, dan membuat pelanggaran HAM yang terjadi itu makin berlarut-larut," kata Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat ditemui di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Pramono, presiden yang nanti terpilih bisa melakukan beberapa langkah untuk meredam konflik yang sudah berlarut-larut itu. Misalnya, berdialog antarwarga dan pemerintah untuk mencari solusi penyelesaian konflik.

"Suara masyarakat Papua tetap didengarkan. Sebelum pengambilan kebijakan, apa yang perlu dilakukan untuk mereka, sehingga apa yang dilakukan pemerintah itu berdasarkan kebutuhan masyarakat," kata dia.

Selain itu, lanjut Pramono, pemerintah juga bisa melakukan pendekatan dari segi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM)

Seluruh masyarakat di sana, lanjut dia, harus mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan sehingga bisa menjadi SDM unggul. Pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan demi mengejar ketertinggalan masyarakat Papua.

Setelah itu, Pramono menambah pemerintah bisa melakukan pendekatan keamanan yang tidak eksesif kepada masyarakat.

"Pendekatan keamanan juga penting untuk memastikan rasa aman warga Papua dari ancaman Kelompok Bersenjata (KKB)," kata dia.

Dengan mengedepankan upaya tersebut, dia yakin secara konflik yang ada di Papua perlahan akan menurun.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3 pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

KPU menyelenggarakan debat pertama peserta Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa (12/12) malam, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat diikuti tiga pasangan calon, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Baca juga: TPN: Penyelesaian konflik di Papua butuh dialog tanpa stigma

Baca juga: Ahmad Taufan Damanik: Konflik Papua harus utamakan dialog damai

Baca juga: Kabinda Papua Barat pastikan sikap netral di Pemilu 2024
Pewarta:
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2023
Anies janjikan bantuan hukum gratis saat kampanye di Pekanbaru Sebelumnya

Anies janjikan bantuan hukum gratis saat kampanye di Pekanbaru

Logistik Pilkada untuk Kabupaten Tangerang mulai didistribusikan ke TPS Selanjutnya

Logistik Pilkada untuk Kabupaten Tangerang mulai didistribusikan ke TPS