Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan perlu payung hukum atau wewenang tentang keamanan siber untuk mencegah terjadinya kebocoran data.
"Kurangnya payung hukum keamanan siber, karena selama ini tidak ada. Ya, udahlah, saya jamin akan terjadi lagi (kebocoran data) tahun depan," kata Bobby dalam diskusi daring bertajuk "Ngeriii... Data Pemilih Bocor" seperti dipantau di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada tanggal 17 Oktober 2022 lalu, perlu dibarengi dengan kehadiran UU tentang keamanan siber guna memperjelas posisi koordinator pengawasan dan penindakan.
"Selama sektor polhukam (politik, hukum, dan keamanan) ini tidak dibenahi, maka akan selalu begini, karena polisi memiliki keterbatasan, Kominfo memiliki keterbatasan," kata Bobby.
Selain itu, lanjutnya, lembaga publik yang mengelola data pribadi juga harus meningkatkan mitigasi risiko untuk menanggulangi kebocoran data.
Baca juga: Wapres: KPU harus betul-betul menjaga kerahasiaan data
Sebelumnya, dalam acara yang sama, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyatakan proses pencetakan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 untuk kepentingan pemungutan suara tidak akan terganggu dengan isu dugaan kebocoran data pemilih di sistem milik KPU.
"Untuk kepentingan pencetakan data pemilih untuk pemungutan suara, dalam kondisi aman dan tidak terganggu," kata Idham.
Terkait dugaan kebocoran data pemilih, Idham belum dapat memastikan secara detail terkait kebocoran tersebut, termasuk apakah itu terkait Pemilu Serentak 2024 atau data pemilih dari pemilu sebelumnya.
Dugaan kebocoran data pemilih di KPU terjadi setelah muncul peretas anonim bernama "Jimbo" yang mengklaim telah meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut.
Baca juga: Kemenkominfo lakukan tiga langkah tangani dugaan data DPT bocor
Akun tersebut membagikan 500 ribu data contoh dalam satu unggahan di situs BreachForums. Situs tersebut biasanya digunakan untuk menjual data-data hasil peretasan.
Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id. Dalam unggahannya, Jimbo mengungkapkan dari 252 juta data yang diperolehnya, terdapat beberapa data yang terduplikasi.
Setelah dilakukan penyaringan, ditemukan 204.807.203 data unik. Angka tersebut hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.
Data yang berhasil diakses Jimbo itu mencakup informasi pribadi, seperti NIK, nomor KK, nomor KTP, nomor paspor pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kode tempat pemungutan suara (TPS).
Baca juga: KPU jamin data pemilih aman dari kebocoran sistem
"Kurangnya payung hukum keamanan siber, karena selama ini tidak ada. Ya, udahlah, saya jamin akan terjadi lagi (kebocoran data) tahun depan," kata Bobby dalam diskusi daring bertajuk "Ngeriii... Data Pemilih Bocor" seperti dipantau di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada tanggal 17 Oktober 2022 lalu, perlu dibarengi dengan kehadiran UU tentang keamanan siber guna memperjelas posisi koordinator pengawasan dan penindakan.
"Selama sektor polhukam (politik, hukum, dan keamanan) ini tidak dibenahi, maka akan selalu begini, karena polisi memiliki keterbatasan, Kominfo memiliki keterbatasan," kata Bobby.
Selain itu, lanjutnya, lembaga publik yang mengelola data pribadi juga harus meningkatkan mitigasi risiko untuk menanggulangi kebocoran data.
Baca juga: Wapres: KPU harus betul-betul menjaga kerahasiaan data
Sebelumnya, dalam acara yang sama, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyatakan proses pencetakan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 untuk kepentingan pemungutan suara tidak akan terganggu dengan isu dugaan kebocoran data pemilih di sistem milik KPU.
"Untuk kepentingan pencetakan data pemilih untuk pemungutan suara, dalam kondisi aman dan tidak terganggu," kata Idham.
Terkait dugaan kebocoran data pemilih, Idham belum dapat memastikan secara detail terkait kebocoran tersebut, termasuk apakah itu terkait Pemilu Serentak 2024 atau data pemilih dari pemilu sebelumnya.
Dugaan kebocoran data pemilih di KPU terjadi setelah muncul peretas anonim bernama "Jimbo" yang mengklaim telah meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut.
Baca juga: Kemenkominfo lakukan tiga langkah tangani dugaan data DPT bocor
Akun tersebut membagikan 500 ribu data contoh dalam satu unggahan di situs BreachForums. Situs tersebut biasanya digunakan untuk menjual data-data hasil peretasan.
Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id. Dalam unggahannya, Jimbo mengungkapkan dari 252 juta data yang diperolehnya, terdapat beberapa data yang terduplikasi.
Setelah dilakukan penyaringan, ditemukan 204.807.203 data unik. Angka tersebut hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.
Data yang berhasil diakses Jimbo itu mencakup informasi pribadi, seperti NIK, nomor KK, nomor KTP, nomor paspor pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kode tempat pemungutan suara (TPS).
Baca juga: KPU jamin data pemilih aman dari kebocoran sistem
Pewarta: Aprillio Abdullah Akbar
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
