Wapres Ma'ruf tegaskan ASN harus netral pada pemilu

Nah, kita dorong terus ya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menegaskan bahwa aparatur sipil negara harus dapat bersikap netral pada pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.

"ASN harus netral, petugas keamanan juga harus netral," tegas Wapres dalam keterangan persnya di sela kegiatan meninjau Posyandu Dahlia I di Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi, Selasa.

Selain netralitas dari para ASN, kata Wapres, penyelenggaraan pemilu juga harus dilakukan secara jujur dan adil agar tidak terjadi kecurangan dalam prosesnya, yang dapat berdampak terjadinya potensi konflik di masyarakat.

"Tentu, saya sebagai wakil presiden menyuarakan berkali-kali supaya pemilu diselenggarakan dengan cara yang jujur," ujar Wapres.

Baca juga: Wapres ingatkan aparatur negara jaga netralitas pada Pemilu 2024

Wapres Ma'ruf juga mengimbau seluruh pihak terkait dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung jalannya pemilu yang damai, jujur, dan adil agar hasil yang diperoleh nanti membawa kemaslahatan bagi bangsa Indonesia.

"Nah, kita dorong terus ya," imbau Wapres.

Sejalan dengan Wapres, pada kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya netralitas ASN dalam mengawal pemilu.

Baca juga: Wapres ingatkan semua pihak tidak mudah terprovokasi di tahun politik

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada para penjabat kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10).

"Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat, hati-hati, bapak-ibu dilihat. Mudah sekali, kelihatan bapak-ibu memihak atau ndak. Krik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral," tutur Presiden.

"Menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik, selesaikan dengan baik," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Muhaimin Iskandar berharap Presiden Jokowi berlaku adil saat pemilu
Baca juga: Anies tekankan soal netralitas pemilu ketika bertemu Presiden Jokowi
Baca juga: Presiden Jokowi evaluasi kinerja penjabat kepala daerah setiap hari