Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyarankan bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto menggandeng tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya untuk Pilpres 2024.
"Jika Prabowo tidak menggandeng tokoh Nahdliyin, maka mesin pencapresan Prabowo akan kerepotan untuk mengonsolidasikan basis jaringan Nahdliyin untuk berpihak kepadanya," kata Umam dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Umam mengatakan hal itu terkait dengan pengumuman nama Mahfud MD sebagai bakal cawapres untuk bakal capres Ganjar Pranowo, yang diusung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Dengan majunya Mahfud MD sebagai bakal cawapres, Umam menilai akan berdampak pada potensi fragmentasi basis kekuatan politik NU.
Baca juga: Tokoh muda NU: Erick Thohir dan Yenny Wahid bakal cawapres potensial
Sehingga, lanjutnya, hal itu berpeluang mengganjal target PKB yang hendak mengonsolidasikan basis pemilih NU untuk mendukung bakal pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
"Jika pasangan Koalisi Perubahan dan koalisi PDI Perjuangan meletakkan variabel NU dalam penentuan bakal cawapres mereka, maka Koalisi Indonesia Maju (KIM) harus benar-benar mempertimbangkan ulang skema bakal cawapresnya," jelas direktur eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) itu.
Umam pun berharap menjelang tahapan pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Prabowo harus benar-benar memperhitungkan variabel NU sebagai representasi Islam moderat untuk mengamankan basis kekuatan politiknya.
"Khusus di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai penentu kemenangan Pilpres 2024 mendatang," ujar Umam.
Baca juga: Survei Poltracking: Prabowo dominasi pemilih NU di Jawa Timur
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19-25 Oktober 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: Mahfud: Penegakan hukum akan tuntaskan setengah masalah bangsa
"Jika Prabowo tidak menggandeng tokoh Nahdliyin, maka mesin pencapresan Prabowo akan kerepotan untuk mengonsolidasikan basis jaringan Nahdliyin untuk berpihak kepadanya," kata Umam dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Umam mengatakan hal itu terkait dengan pengumuman nama Mahfud MD sebagai bakal cawapres untuk bakal capres Ganjar Pranowo, yang diusung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Dengan majunya Mahfud MD sebagai bakal cawapres, Umam menilai akan berdampak pada potensi fragmentasi basis kekuatan politik NU.
Baca juga: Tokoh muda NU: Erick Thohir dan Yenny Wahid bakal cawapres potensial
Sehingga, lanjutnya, hal itu berpeluang mengganjal target PKB yang hendak mengonsolidasikan basis pemilih NU untuk mendukung bakal pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
"Jika pasangan Koalisi Perubahan dan koalisi PDI Perjuangan meletakkan variabel NU dalam penentuan bakal cawapres mereka, maka Koalisi Indonesia Maju (KIM) harus benar-benar mempertimbangkan ulang skema bakal cawapresnya," jelas direktur eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) itu.
Umam pun berharap menjelang tahapan pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Prabowo harus benar-benar memperhitungkan variabel NU sebagai representasi Islam moderat untuk mengamankan basis kekuatan politiknya.
"Khusus di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai penentu kemenangan Pilpres 2024 mendatang," ujar Umam.
Baca juga: Survei Poltracking: Prabowo dominasi pemilih NU di Jawa Timur
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19-25 Oktober 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: Mahfud: Penegakan hukum akan tuntaskan setengah masalah bangsa
Pewarta: Fauzi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
