counter

Sidang Pileg, dalil pengurangan suara PKS tidak terbukti

KPU Gorontalo Utara mengevaluasi fasilitasi kampanye Pemilu 2019
Suasana sidang pembacaan putusan perkara sengketa hasil Pileg 2019 di ruang sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Sidang pembacaan putusan akhir untuk 202 perkara sengketa hasil Pileg 2019, mulai Selasa (6/8) hingga Jumat (9/8). (ANTARA/Maria Rosari)
Bawaslu tidak pernah menemukan hal ini di lapangan. Selain itu tidak ada laporan dari pemohon ke Bawaslu terkait hal ini, tambah Wahiduddin

Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa dalil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk kursi DPRD provinsi Dapil Sultra 6 atas dugaan pengurangan suara, tidak terbukti.

Hal tersebut dinyatakan Mahkamah dalam sidang pembacaan putusan perkara sengketa hasil Pileg 2019, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Baca juga: Sidang Pileg, MK bantah seluruh dalil permohonan caleg Golkar Kaltim

"Ada kesalahan penulisan rekapitulasi di berbagai TPS. Namun ini dikoreksi saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, sehingga wajar ada penambahan suara untuk PBB dan pengurangan untuk PKS," jelas Wahiduddin.

Wahiduddin juga menyebutkan pernyataan Bawaslu bahwa tidak ada peristiwa penambahan suara PBB dan pengurangan suara PKS seperti yang dituduhkan pemohon.

"Bawaslu tidak pernah menemukan hal ini di lapangan. Selain itu tidak ada laporan dari pemohon ke Bawaslu terkait hal ini," tambah Wahiduddin.

Baca juga: Sidang Pileg, MK nilai petitum PKS Jabar bermasalah

Selain itu fakta persidangan juga mengungkapkan saksi-saksi pemohon tidak melakukan protes selama proses rekapitulasi suara berlangsung.

"Hal-hal tersebut di atas semakin menegaskan bahwa telah nyata dalil pemohon sepanjang dugaan adanya penggelembungan suara yang menguntungkan Partai Bulan Bintang (PBB), tidak beralasan menurut hukum," ujar Wahiduddin.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan PKS tersebut.

Peneliti LIPI: evaluasi pemilu serentak demi demokrasi yang lebih baik

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019
Sidang Pileg, MK bantah seluruh dalil permohonan caleg Golkar Kaltim Sebelumnya

Sidang Pileg, MK bantah seluruh dalil permohonan caleg Golkar Kaltim

Kajati Sulut pantau kondisi Kejari Kepulauaan Sangihe Selanjutnya

Kajati Sulut pantau kondisi Kejari Kepulauaan Sangihe